INILAH.COM, Jakarta - Ribut-ribut jatah menteri pasca kemenangan sementara pasangan SBY-Boediono kembali menguat. Partai Demokrat selaku parpol utama pendukung menyerahkan sepenuhnya kepada SBY, karena memang itulah kuasa dari presiden terpilih.

"Partai Demokrat tidak akan mengintervensi SBY karena sebagai presiden terpilih. Itu merupakan hak prerogatif presiden terpilih," kata Ketua DPP Partai Demokrat Syarifuddin Hasan kepada INILAH.COM di Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Ketua FPD ini, pihaknya belum membicarakan sama sekali pembagian kursi menteri pada kabinet mendatang. Karena, meskipun pasangan SBY-Boediono unggul dalam quick count beberapa lembaga survei, namun hal tersebut masih sementara sifatnya.

"Kita tunggu hasil KPU. Belum ada ancar-ancar. Karena Presiden terpilih belum ketahuan. Dilantik saja belum," ujar Syarif.

Mengenai tuntutan dari parpol mitra koalisi untuk segera membicarakan pembagian kursi tersebut, Syarif menampiknya. Justru ia meminta parol mitra koalisi untuk bersabar. Sebab semua pihak harus mematuhi aturan yang ada.

"Ada waktunya sabar dong. Kita harus mematuhi sistem yang berjalan. Semua itu ada perencanaannya. Semuanya itu ada jadwal dan waktu. Parpol koalisi bergabung bukan hanya karena ingin jatah menteri, tapi idealisme untuk mendukung," tandasnya. [jib]