INILAH.COM, Jakarta - Harapan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari pupus sudah. Pemerintah akhirnya mengizinkan investor asing untuk menguasai 65% saham rumah sakit di Tanah Air. Pelayanan kesehatan masyarakat pun dikhawatirkan menjadi korban.
Itu berarti terjadi kenaikan sebesar 16% dan asing diperbolehkan menjadi pemegang saham mayoritas. Padahal, sebelumya, Menkes Siti Fadilah Suparti telah berjuang habis-habisan agar modal asing di rumah sakit tidak lebih dari 49%.
Betul, keputusan ini masih belum final. Sebab, setelah ditetapkan oleh Kantor Menko Perekonomian, ihwal ini masih akan dibahas oleh departemen-departemen terkait. Sehingga, bisa saja permohonan pihak asing untuk menjadi penguasa saham hingga 67% terkabul. Tapi, bisa juga sebaliknya, lebih rendah dari 65%.
Terlepas dari keputusan akhir kelak, diperbolehkannya asing menjadi pemegang saham mayoritas sangat mengecewakan banyak kalangan. Selain akan memicu persaingan yang tidak sehat, banyak rumah sakit dipastikan akan bersifat full commercial. Ini akan mengakibatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat menjadi terkendala.
Saat ini saja, kompetisi di industri rumah sakit dalam memberi pelayanan kesehatan telah menggeser fungsi sosial yang selama ini diembannya. Misi sosial dengan memberi pembebasan atau gratis biaya kepada pasien-pasien tertentu yang tidak mampu kini makin sulit dilakukan.
Menurut Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Adib A Yahya, idealnya seluruh saham rumah sakit dikuasai oleh pemerintah. Tapi apa daya, rupanya, pemerintah tak memiliki kemampuan keuangan yang memadai. [E1]