INILAH.COM, Jakarta - Komposisi pemilihan Ketua DPR disarankan dipilih dari partai pemenang pemilu. Sehingga wajar jika calon yang diusung Partai Demokrat menjadi Ketua DPR periode 2009-2014 mendatang.

"Pantas kalau Partai Demokrat menduduki posisi pimpinan DPR. Karena wajar dia (PD) kan memenangkan pemilu, sebagai partai pemimpin koalisi," kata Ketua FPD Syarif Hasan dalam dialektika 'Bisakah Ketua DPR bukan dari parpol pemenang pemilu?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7).

Ketua DPP PD ini mengatakan harus ada update sesuai kondisi politik yang berkembang. Biasanya yang terjadi, di negara-negara proses demokrasinya maju, seperti AS, yang ditunjuk sebagai ketua parlemen itu pemenang pemilu.

"Kalau kita membangun sistem dalam konstitusi kita maka sistem proporsionalnya. Kalau nanti 2014 PKS menjadi pemenangnya, tentu itu sangat wajar mengapresiasi mereka menjadi pimpinan DPR, dan bila Golkar juga pada 2014 menang dia bisa mengajukan itu," paparnya.

Terkait apakah dirinya siap bila nanti dipilih menjadi Ketua DPR menggantikan Agung Laksono, ia mengaku tunduk pada keputusan partai. "Ada mekanismenya di Partai Demokrat, siapa kadernya nanti itu akan diputuskan nanti oleh Partai. Itu akan di-lauch setelah RUU Susduk disahkan DPR. Kalau ada rumor si anu calonnya, itu banyak tidak benarnya," kelit Syarif.

Ia menegaskan, sistem yang dianut harus proposional. Sebab ini mencegah ada kepentingan-kepentingan kelompok didalamnya. "Jangan sampai ada kepentingan dalam menjalankan konstitusi," tandasnya. [ikl/jib]