'PD Harus Rela Lepas Kursi Ketua DPR'

INILAH.COM, Jakarta - Meski punya kekuasaan sebagai partai pemenang pemilu dan didukung 4 partai koalisi, sebaiknya Partai Demokrat harus merelakan kursi Ketua DPR ditempati bukan dari kadernya. Pimpinan DPR harus dipilih secara proporsional melalui proses voting dalam sidang Paripurna.

"Ada baiknya kalau Ketua itu tidak otomatis dari pemenang. Tidak ada salahnya Demokrat merelakan kalau ada misalnya calon Ketua DPR dari PAN, dan PKS paling baik, paling elegan," kata anggota FPG Syamsul Bahri dalam dialektika 'Bisakah ketua DPR bukan dari partai pemenang pemilu?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7).

Syamsul mengatakan memang secara mayoritas kekuasaan parlemen ada pada PD, PKS, PKB, PPP, dan PAN. Tapi sebaiknya pemilihan Ketua DPR sebaiknya melalui voting dalam sidang Paripurna DPR.

"Ketua DPR itu terbaik dari yang terbaik. Jadi bagaimana dari 5 partai pemimpin ini harus dipilih calon yang terbaik untuk menjalankan kostitusi dengan baik," ungkapnya.

Sebelumnya Ketua FPD Syarif Hasan mengatakan wajar bila Partai Demokrat menunjuk kadernya sebagai Ketua DPR. Syarif menilai PD sangat pantas memipin parlemen, karena mereka partai pemenangan pemilu. [ikl/ana]