Mega: Orba Bermetamorfosa Santun

INILAH.COM, Jakarta - Tidak pernah selesainya Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahkan hingga pilpres usai, memperlihatkan hak politik rakyat begitu terendahkan. Bahkan kecenderungan politik yang berkembang gaya politik lama telah bermetamofosa dalam kemasan santun.

"Implementasi hak dan kedaulatan rakyat sebagai esensi demokrasi belum secara total diejawantahkan dalam Pemilu Presiden 2009 ini. Bahkan ada kesan semacam 'metamorfosa kekuatan politik lama' dengan tampilan yang dikemas dengan kesantunan," sebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam rapat DPP seperti yang dituturkan Ketua DPP bidang Infokom Daryatmo Mardiyanto di kediaman, Jl Teuku Umar, Menteng, Jakarta, Jumat (9/7).

Sehingga menurut Mega yang kembali mencalonkan diri menjadi presiden ini proses demokrasi yang telah berjalan sejak awal reformasi perlu terus dikembangkan. Yakni dengan memperkuat keikutsertaan dan penggunaan hak konstitusional rakyat yang merupakan taruhan bagi keberlangsungan NKRI ke depan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

"Banyaknya warga Partai, dalam hal ini adalah PDIP, dan warga bangsa yang belum dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilih dalam pilpres 2009 kali ini. Ini sangat berbeda sekali dengan suasana dan proses dalam pilpres 2004 lalu," ujar capres nomor urut satu ini.

"Ketua Umum juga sangat menghargai kerja politik dari Tim Hukum Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo (TKN-MP) yang mengajukan pengaduan ke Bawaslu atas langkah dan tindakan pasangan Capres dan Cawapres nomor 2 dengan tuduhan melakukan kampanye saat berbicara tele conferen dengan para Gubernur seluruh Indonesia ," lanjut Mega yang berpasangan dengan cawapres Prabowo Subianto ini.

Dalam rapat yang dihadiri Ketua Deperpu Taufiq Kiems, anggota Sabam Sirait, Ketua Bapilpres sekaligus Ketua Tim Kampanye Nasional Mega-Prabowo, Theo Syafei serta para Ketua DPP PDIP itu, Mega juga memberikan arahannya terkait pilpres.

"Ketua Umum berharap agar Tim Hukum bekerja dengan sungguh-sungguh dan mampu meyakinkan Bawaslu untuk bekerja secara obyektif, transparan dan penuh dengan dedikasi dalam mengembangkan dan memperkukuh poses demokratisasi di Indonesia ini," imbuh Mas Dar, demikian Ketua DPP ini akrab disapa.

Rapat DPP Partai siang tadi, lanjut Wakil Direktur Mega-Prabowo Media Centre ini, menerima masukan dari Tim Hukum. Yakni KPU merupakan bagian dari proses demokrasi Pilpres. Karena itu tidak bisa dilepaskan dari Pemerintah sebagai penanggung jawab utama dari pilpres.

"Sehingga masyarakat dan para pemerhati dan pelaku bidang sosial politik tidak terkecoh seolah dibelokkan dari fokus perhatiannya, hal ini mengingat bahwa pemilihan presiden adalah peristiwa politik sehingga secara otomatis penanggung jawabnya adalah lembaga politik kepemerintahan atau kepresidenan," pungkas Daryatmo. [jib]