INILAH.COM, Jakarta - Tarik menarik jatah menteri mendatang kian kencang. Meski demikian, Partai Demokrat mengingatkan pembentukan kabinet mendatang tetap sepenuhnya di tangan SBY sebagai presiden terpilih.

"Siapa saja, dari kader partai atau nonpartai, komposisinya, dan kapan akan ditetapkan, itu hak presiden," ungkap Ketua DPP Partai Demokrat bidang Politik, Anas Urbaningrum, di Jakarta, Sabtu (11/7). Hal tersebut dikatakan Anas menanggapi berbagai komentar tentang format dan kualifikasi personal anggota kabinet berikutnya.

Sekarang ini, menurut mantan anggota KPU itu, belum saatnya memperbincangkan perihal pembagian jatah menteri. "Terlalu dini. Masalahnya, hasil pilpres saja belum ditetapkan," katanya.

Apalagi, lanjutnya, masa tugas kabinet yang sekarang juga masih cukup lama, yakni hampir 3,5 bulan lagi. Karena itu, lebih baik jika sisa pemerintahan ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan tugas yang belum terselesaikan. "Kurang tepat didesak-desak untuk segera menetapkan kabinet baru. Masanya belum tiba," ujarnya.

Ketika disinggung apakah Demokrat ikut mempersiapkan sejumlah tokoh menjadi menteri, Anas mengaku pihaknya tidak membahas masalah tersebut. "Kami serahkan sepenuhnya kepada beliau. Itu sebagaimana kaidah dasar sistem presidensial yang membekali presiden dengan hak prerogatif. Kami menghormati kewenangan presiden terpilih itu," tegas Anas. [*/ton]