INILAH.COM, Jakarta - Berbagai insiden kekerasan mewarnai pemilu 2009. Pemerintahan saat ini dan berikutnya mulai digoyahkan. Ada pihak yang tidak terima dengan hasil pelaksanaan pesta demokrasi 5 tahunan kali ini. SBY harus menjawab tantangan ini?

"Ini tantangan terbuka untuk kewibawaan pemerintahan. Pola terorisme seperti ini cukup umum yakni di awal-awal pemerintahan," kata pengamat militer dan intelijen UI Andi Widjajanto kepada INILAH.COM, Jakarta, Jumat (17/7).

Pada pemilu legislatif 9 April lalu, ada serangan-serangan di Papua. Pada hari H dan pasca Pemilihan Umum Legislatif 9 April lalu, masyarakat Papua terlihat ketakutan setelah mengetahui terjadi penyerangan sekelompok warga terhadap markas Polsek Abepura, disusul pembakaran gedung Rektorat Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) Jayapura.

Selain itu, masyarakat Papua pun ketakutan melihat terjadinya penikaman dan pembunuhan tidak wajar terhadap beberapa tukang ojek di Wamena, ibukota Kabupaten Jayawijaya. Selain itu ada pembakaran salah satu gedung SMP di pedalaman Jayawijaya serta penikaman dua warga di Waena, Kota Jayapura.

"Pasca pelaksanaan pilpres pun di tempat yang sama juga terjadi insiden penembakan. Salah satu karyawan PT Freeport tewas tertembak. Untuk sementara tidak bisa diprediksikan keterkaitan satu kejadian yang satu dengan yang lain. Tetapi harus menjawab tantangan terbuka ini," imbuh Andi.

Dijelaskan Andi, ledakan ini sebetulnya serangan utamanya bukanlah bom. Dampak yang dihasilkan dari insiden dua ledakan di Mega Kuningan ini bisa mempengaruhi stabilitas pemerintahan di bidang ekonomi dan lain-lain.

"Bom ini menyulut reaksi yang lain. Ada seseorang yang tidak menerima dengan hasil pelaksanaan pemilu. BIN dan kepolisian anti teror harus bisa mengusut dan menyelidiki ini semua. Tantangan ini harus dijawab pemerintah agar memberikan tanggapan positif bagi tantangan ekonomi," pungkasnya. [bar/ana]