INILAH.COM, Jakarta - Selama tragedi bom yang meledakan Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, Presiden SBY selalu terlihat beraksi sendiri tanpa melibatkan JK sebagai wapresnya. PKS menilai, hal itu merupakan kewenangan SBY. Untuk mengajak JK atau tidak menjadi suka-sukanya SBY.

"Kalau saya melihatnya dalam sistim presidensil kewenangan itu ada di tangan presiden. Menyertakan siapa untuk mengurusi bom ini, tidak ada keharusan bagi beliau. Jadi ya terserah SBY," ujar Ketua Majelis Syura PKS Hilmi Aminuddin kepada INILAH.COM, Jakarta, Selasa (21/7).

Hilmi mengatakan, sebagai presiden, SBY telah berkomitmen untuk tetap menyelesaikan tugasnya bersama JK hingga masa jabatan berakhir pada Oktober yang akan datang. Komitmen itu, menurutnya, akan terus dikawal PKS sebagai partai yang mendukung pemerintah saat ini.

"Beliau sendiri masih akan menyelesaikan kontraknya dan janjinya sampai oktober, tapi kalau prakteknya tidak menyertakan wakilnya, ya suka-suka kan presiden yang punya wewenang. Yang penting hubungan personal keduanya tidak retak, dan itu yang akan kita jaga sampai akhir," imbuhnya.

Dalam beberapa kesempatan rapat membahas soal bom Mega Kuningan, Wapres Jusuf Kalla tidak diikutsertakan. Entah karena kapasitas JK atau hubungan yang sudah tak harmonis lagi pasca pilpres, SBY hanya melibatkan Menko Polhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, Kepala BIN Sjamsir Siregar, Mensesneg Hatta Rajasa, dan Menkominfo M Nuh pasca bom. [mut]