INILAH.COM, Jakarta - Pasca kekalahan Jusuf Kalla dan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009, Golkar dan PDIP mulai cari strategi ulang agar tidak terhempas habis-habisan. Genderang Koalisi Besar yang digagas parpol besar itu pasca Pemilu Legislatif sirna tertelan manuver politik 'main mata'.

Golkar, PDIP, Gerindra, dan Hanura sepakat membentuk Koalisi Besar yang berisi MoU kerjasama 4 parpol tersebut dalam parlemen. Kantor Hanura di Jl Diponegoro menjadi saksi bisu ketika JK, Mega, Prabowo Subianto, dan Wiranto menadatangani MoU pada 1 Mei 2009.

Pasca Pilpres 2009, 2 pasangan capres-cawapres yang diusung parpol Koalisi Besar kalah telak. Koalisi 4 parpol tersebut pun mulai goyang. JK harus menghadapi rongrongan dari internal Golkar yang mendesak Munas dipercepat. Kecenderungannya, elit Golkar ingin kembali dalam pelukan SBY dengan alasan tidak ada sejarah Beringin menjadi oposisi.

Sementara Gerindra dan PDIP baru-baru ini membuat pendekatan dengan kubu SBY. Prabowo yang dikenal selalu berseberangan dengan SBY, diam-diam sudah sowan menemui SBY di Wisma Negara pada 20 Juli lalu. Begitu juga Boediono yang ternyata sudah menemui Mega di Jl Teuku Umar pada Jumat 24 Juli malam.

Apa yang Prabowo-SBY serta Boediono-Mega bicarakan, tak diumbar untuk umum. Yang pasti, pihak-pihak yang berkepentingan membantah 2 pertemuan tersebut terkait pilpres dan pendekatan PDIP-Gerindra ke kubu SBY. Boediono yang berbicara 4 mata dengan Mega mengaku hanya meminta pandangan-pandangan dari orang yang sangat dihormatinya tersebut.

"Ya saya berbicara tentang pandangan kami dan beliau juga memberikan pandangan beliau bagaimana ke depan. Saya kira sangat berguna bagi saya untuk mendapat masukan dari beliau," kata Boediono sehari sesudah pertemuan tersebut.

Sementara kubu Prabowo yang diwakili Permadi, mengaku sowan Ketua Dewan Pembina Gerindra tersebut hanya meminta klarifikasi terkait ucapan SBY pasca ledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton 17 Juli. Meski begitu, tak dipungkiri olehnya ada sinyal Gerindra merapat ke pemerintahan. "Walaupun tidak jelas, pasti ada orang yang mengharapkan merapat ke pemerintahan SBY," tukas Permadi.

Selanjutnya, Golkar, PDIP, Gerindra dan Hanura seperti sudah lupa dengan Koalisi Besar yang dulu sempat didendangkan melawan kekuatan parpol pendukung SBY. Keempat parpol tersebut sibuk mempermasalahkan kinerja KPU yang jauh dari baik, terkait permasalahan DPT serta kecurangan dalam pilpres. Ditambah lagi dengan putusan kontroversial MA terkait jumlah kursi yang menguntungkan Golkar dan PDIP, namun merugikan untuk Gerindra dan Hanura.

Dalam putusan MA yang belum jelas apakah akan digunakan oleh KPU atau tidak, berimplikasi pada perubahan perolehan kursi DPR RI. Golkar dari 107 kursi bertambah menjadi 125 kursi dan PDIP dari 95 kursi bertambah menjadi 111 kursi. Sementara Hanura kehilangan 12 kursi menjadi tinggal 6 kursi dan Gerindra kehilangan 16 kursi menjadi tinggal 10 kursi.

Keputusan MA tersebut, menurut pengamat politik LIPI M Nur Hasyim, jelas akan mengubah peta koalisi. Bahkan bisa memberangus keberadaan oposisi, yang menjadi salah satu kesepakatan dari MoU yang ditandatangani 4 parpol pendukung Koalisi Besar.

"Peta koalisi akibat putusan MA pasca pilpres memungkinkan tidak ada oposisi. Dan ini akan sulit dikontrol kalau dilihat 5 tahun terakhir ini seperti kebijakan untuk rakyat selalu mentah," ujar Nur Hasyim.

Menurut Nur Hasyim, dengan pendekatan Boediono ke Mega, ada kecenderungan PDIP akan berpihak kepada SBY. Sementara Golkar juga sudah mengambil ancang-ancang yang sama tak lama setelah hasil quick count pilpres keluar.

Demi menarik PDIP dan melunakkan hati Mega, Nur Hasyim memperkirakan bisa jadi jatah menteri parpol koalisi SBY akan dikurangi dan digeser untuk PDIP. Apalagi perolehan kursi PKS, PPP, dan PAN menurun cukup banyak berdasarkan putusan MA tersebut.

Senada dengan Nur Hasyim, pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti juga melihat langkah oposisi dari Koalisi Besar akan terjegal. Putusan MA itu telah membuat Hanura tak lulus parliamentary threshold, sementara Gerindra harus rela kehilangan separuh kursinya. Dan Ikrar melihat hal tersebut karena ketidakpuasan SBY pada parpol koalisinya. Sementara parpol koalisi tidak bisa berbuat apa-apa, sebab jatah menteri memang berada di tangan SBY.

"Ini akan menimbulkan goncangan-goncangan terhadap kubu SBY. Dampak dari putusan MA itu sangat dahsyat. Kalau begitu tidak perlu saja ada pemilu legislatif kemarin, karena semua masuk ke pemerintah," ujar Ikrar.

Jika Golkar dan PDIP terbujuk rayuan SBY, termasuk Gerindra, maka tamat sudah nasib oposisi di parlemen yang sempat diperankan oleh Moncong Putih. Koalisi Besar yang diharapkan menjadi penerus hanya menjadi kenangan terindah yang sempat didendangkan JK cs. Sebab semuanya akan bersama-sama mendukung SBY-Boediono menuntaskan masa pemerintahan hingga 2014. Lanjutkan! [L3]