INILAH.COM, Jakarta Pemerintah mempertimbangkan untuk menambah saham di Bank Dunia. Hal ini ditengarai sebagai upaya melanggengkan status quo utang Indonesia. Padahal, ke depan justru utang harus dikurangi karena lebih banyak efek negatifnya.
Ikhsan Modjo, Direktur Indef mempertanyakan maksud pemerintah menambah saham di Bank Dunia. Pasalnya, secara implisit pemerintah menginginkan melanggengkan status quo utang RI terhadap Bank Dunia. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat bersama untuk mengurangi utang.
Modjo mempertanyakan urgensi penambahan saham tersebut. Menurutnya, lebih baik Indonesia memanfaatkan dana yang ada untuk memperkuat likuiditas dalam negeri atau memanfaatkannya untuk yang lain daripada menambah penyertaan saham di bank dunia. Ini motif untuk menambah utang kembali di masa depan, katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (28/7).
Saat ini, dari 186 negara anggota Bank Dunia, Indonesia memiliki 0,95% saham atau setara dengan US$ 1.498,1 juta dengan voting power sebanyak 0,94%. Mayoritas saham Bank Dunia dikuasai AS yaitu 16,84%, disusul Jepang 8,07%, Jerman 4,60% dan Prancis 4,41%.
Lebih lanjut Modjo mengatakan, sudah banyak diwacanakan dampak utang lebih banyak negatifnya dibandingkan sisi positifnya. Jadi buat apalagi utang ditambah, karena sumber dalam negeri pun sebenarnya masih bisa digali dan digunakan, tukasnya.
Memang menurut Modjo, pemerintah selalu beralasan penambahan saham sebagai konsekuensi dari porsi bantuan terhadap Indonesia yang besar di antara perwakilan negara-negara bank multilateral tersebut. Etika publik, ketika kreditur besar, harus memiliki penyertaan saham yang besar juga, imbuhnya.
Selain itu, besaran penyertaan saham terkait juga dengan voting power Indonesia nantinya dalam penentuan kebijakan strategis di Bank Dunia. Memang ada sisi positifnya, Indonesia bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan strategis di Bank Dunia, paparnya.
Modjo mencontohkan kebijakan utang. Indonesia bisa menentukan apakah dalam betuk barang, uang kas, dan berapa besaran persentase pinjaman di antara negara-negara kawasan.
Selain itu, bisa punya posisi tawar dalam pola penggunaan dan pelaporannya. Selama ini, karena dimonopoli oleh beberapa negara besar, procurement-nya dilakukan dengan cara yang banyak menguntungkan mereka, timpalnya.
Selama ini, konsultannya selalu orang asing dengan kualitas yang sama dengan konsultan Indonesia sendiri. Ini ada sisi positifnya juga, karena memang saya juga pernah kecewa ketika bekerja dengan Bank Dunia. Penambahan saham bisa memperkuat daya tawar Indonesia, imbuhnya.
Namun, secara umum, lebih baik saham Indonesia di Bank Dunia dipertahankan pada level saat ini. Pasalnya, semua pihak tidak setuju dengan penambahan utang. Baik implisit maupun ekspilisit, utang luar negeri selalu disusul dengan dengan persyaratan atau condition yang mengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia, paparnya.
Tim Indonesia Bangkit (TIB) mencatat utang Indonesia dalam 5 tahun terakhir justru mengalami peningkatan sebesar 31% menjadi Rp 1.667 triliun. Utang sebesar ini merupakan utang terbesar Indonesia sepanjang sejarah.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan mempertimbangkan untuk menambah besaran kepemilikan porsi saham Indonesia di Bank Dunia. Hal itu ditujukan untuk mengamankan hak suara yang dimiliki Indonesia di lembaga donor multilateral tersebut.
Jika Indonesia masih ingin tetap menjaga hak suaranya, bisa saja pemerintah memutuskan untuk meningkatkan atau menjaga porsi sahamnya. Karena itu, Indonesia berkeinginan tetap menjaga voting right-nya di Bank Dunia yang berada dalam suasana ingin menambah modalnya.
Pemerintah Indonesia bisa saja memutuskan untuk menambah atau menjaga voting right agar tidak turun dibandingkan negara-negara lain, ujar Sri Mulyani, kemarin. Namun pemerintah harus mengoordinasikan terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mendapat restu penggunaan anggaran negara. [E1]