INILAH.COM, Jakarta - ICW melaporkan laporan dana kampanye JK Win tidak lengkap, salah satunya tidak menyertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk sumbangan di atas Rp 20 juta. Hal itu diakui tim JK Win ketika diperiksa di Bawaslu.

"Tadi cuma klarifikasi, ada yang mencantumkan NPWP tidak ada KTP dan ada KTP tapi tidak ada NPWP kita benarkan. Kalau NPWP sudah diserahkan kan ada nomornya. Itu otomatis diketahui alamat penyumbang, kan NPWP alamatnya berdasarkan KTP. Kalau sudah ada NPWP berati tidak ada masalah dong," ujar sektretaris timkamnas JK Win, Iskandar Mandji usai diperiksa di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (30/7).

Meski mengakui ada penyumbang tanpa menyertakan NPWP, Iskandar membantah bila ada pernyumbang yang melebihi batas. Menurutnya, dana kampanye JK Win itu adalah yang paling sedikit dibandingkan dengan kandidat lainnya. Karena itu dirinya meyakini tidak ada penyumbang yang melebihi batas.

"Kta itu yang paling kecil cuma Rp 83 milyar. Tidak ada yang nyumbang sampai Rp 1 M, hanya siapa tak banyak. Penyumbang kita jelas semua, kita paling lengkap banyak penyumbang yang pribadi-pribadi dari JK Win yang simpati. Ada yang cuma Rp 2 juta, adanya Rp 1 juta," ungkapnya.

Iskandar juga menampik bila ada dana asing yang masuk ke rekening tim kampanye JK Win. Iskandar mengaku, selama diperiksa bawaslu dirinya diberikan 25 pertanyaan yang saling berkaitan tentang dana, penggunaan KTP dan dari mana asal dana itu. [mut]