Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !
12 Komentar
gacle @ Selasa, 11 Agustus 2009 | 15:21 WIB
PKU masih kaya taman kanak2
Bambang Prio @ Sabtu, 8 Agustus 2009 | 16:01 WIB
Cape nulis Kok komentar saya ga keluar. Jangan2 nih juga pembungkaman pendapat.... Maju terus KPU
Bambang Prio @ Sabtu, 8 Agustus 2009 | 15:53 WIB
Wajar klp KPU akan menubtut balik. Tidak nalar "para ahli" yg menilai tindakan KPU kelewatan. KPU memang banyak kelemahan tapi Partai@ itu juga tidak siap kalah dan berkelakuan seperti anak kecil. Berbagai alasan yg tanpa bukti dilontarkan supaya rakyat terprovokasi bahwa pemilu sangat tidak beres. Biarkan KPU menutut balik, sama seperti tdk dilarangnya partai2 itu mencari keadilan.
sigit @ Sabtu, 8 Agustus 2009 | 10:47 WIB
KPU wajar bereraksi seperti itu, kekurangan2 administrasi pemilu wajar juga. tapi kalau ada indikasi kecurangan puluhan juta sy kira emang pembohongan publik dan berlebihan. UDAHLAH MENGAKUI KEKURANGAN NDAK USAH berlebihan MENDISKREDITKAN LEMBAGA/PIHAK LAIN( ya halusnya intropeksi diri lah).
why @ Jumat, 7 Agustus 2009 | 22:57 WIB
Akhirnya kelihatan apa yang selama ini disembuyikan, bahwa KPU ternyata tidaklah lebih dari perpanjangan penguasa. Reaksi KPU tidaklah berbeda dengan reaksi Preseiden dalam menghadapi seterunya. Pada hakikatnya harusnya mereka bersyukur masih ada lawan politik, coba bayangkan kalau lawan2 politik penguasa dimatikan maka akan timbul rezim yang membrangus demokrasi dan lambat laun memaksa Indonesia berperang dengan pihak lain dengan alasan demokrasi dan kemanusiaan. KPU kalian bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka bercerminlah maka akan terlihat topeng monyet demokrasi yang menari2 walau perut lapar.
sonto loyo @ Jumat, 7 Agustus 2009 | 22:08 WIB
yang jelas KPU,memang ada yang tidak beres,masak maslah dpt amburadul,untuk apa anda digaji pake uang rakyat dengan biaya 4 triliun kalo kerjanya hanya begini,dari awal memang sudah nampak keberpihakan KPU kenomor urut 2,dimulai dari pemangkasan TPS,dimana tps yang dipangkas,berada pada massa no urut 1 dan 2,di LANJUTKAN sosialisasi pencontrengan yang dicontreng no urut 2,di LANJUTKAN banyaknya DPT ganda,serta pembagian undangan mencontreng,dimana banyak pemilih no urut 1 dan 2 yang tidak mendapat undangan,padahal waktu pileg dapat undangan,jadi semua sudah jelas ada U dibalik B
awan negus @ Jumat, 7 Agustus 2009 | 20:05 WIB
sekarang ini memang jamanya kuat2an. Yang merasa kuat dijalanan,ya ngamuk dijalan, yg kuat di jalur hukum, ya maunya ngamuk, ga mau dikoreksi. Sila ke 4 Pancasila itu kayaknya udah ga ada di hati sebagian besarmasyarakat termasuk penguasanya..
agung atmaja @ Jumat, 7 Agustus 2009 | 19:56 WIB
setiap pernyataan yang dilontarkan oleh seseorang ataupun organisasi perlu dipertanggungjawabkan, termasuk pernyataan 2x para elit politik tentang adanya kecurangan2x dalam pelaksanaan pemilu. kecurangan sistemik seperti yang lontarkan oleh capres JK-MEGA, perlu pembuktian dan apabila tidak dapat memberikan pembuktian2x tentu sudah merupakan kebohongan publik. saya kira tindakan untuk menuntut balik dari KPU itu hal yang baik dan sah. apalagi kpu telah bekerja keras dalam mensukseskan pemilu ini harus dituntut! pun yang menuntut harus juga siap dituntut.
ahak @ Jumat, 7 Agustus 2009 | 19:42 WIB
Bila pasangan Mega-Prabowo dan JK-Wiranto tak mampu membuktikan di MK,KPU seharusnya menuntut balik dan itu bukan merupakan teror atau membungkam demokrasi, malah sebaliknya supaya KPU tdk dianggap lagi memihak kesalah satu kandidat, buktikan tuntutanmu KPU demi kebenaran!!!!!!!
HARRI @ Jumat, 7 Agustus 2009 | 18:44 WIB
ANEH KOMENTAR DIATAS, MASAK KALAU ORANG SEMBARANGAN NGOMONG DAN MAIN TUDUH DIBIARIN SAJA ? KAN JUSTRU YG GINI INI NAMANYA DIKTATOR KARENA MAU MENANG SENDIRI DAN TIDAK MAU KALAH.
WONG SUDAH JELAS JELAS KALAH MASIH NEKO NEKO, KAN ADA SAKSI DI TIAP TPS, BAHKAN SEBELUM PILPRESPUN LEMBAGA KRIDIBEL SEPERTI KOMPAS SUDAH SURVEY BAHWA SBY AKAN MENANG, BAGAIMANA MAU MANIPULASI ? DASAR MENTAL PECUNDANG YA