SBY: Reformasi Pasang Surut

INILAH.COM, Jakarta - Reformasi yang berlangsung sejak 1999 merupakan sebuah proses yang berkesinambungan sehingga agenda-agenda reformasi harus terus dijalankan, disertai dengan proses koreksi terhadap hal-hal yang tidak sesuai atau menyimpang.

"Dalam pelaksanaan semua agenda reformasi tersebut, tidaklah selalu mudah. Reformasi kita penuh dengan pasang dan surut, sering menghadapi resistensi, serta ada pula yang menjalankannya secara berlebihan. Namun, semua itu adalah wajar dalam proses reformasi, dalam perubahan yang berskala besar," kata Presiden SBY.

Hal ini disampaikan dia saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Peringatan HUT ke-64 RI di Gedung DPR, Jumat (14/8). Pelaksanaan agenda reformasi, lanjut SBY, tidak mudah dan kerap mendapat hambatan dan tantangan. Namun demikian harus terus dijalankan bersama untuk mencapai kehidupan bernegara yang lebih baik.

Dalam menjalankan agenda-agenda reformasi, sambung dia, apa yang terasa baik dan tepat hendaknya dilanjutkan. Sebaliknya, apa yang terasa tidak sesuai dan justru menimbulkan hal-hal yang lebih buruk, dikoreksi dan perbaiki.

"Ingat, reformasi pada hakikatnya adalah perubahan dan kesinambungan, change and continuity," tegas SBY.

Selama 10 tahun terakhir, kata SBY, telah banyak agenda reformasi yang dijalankan, meski belum tuntas. Namun telah ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan politik dalam negeri ke arah yang lebih baik.

"Dalam sepuluh tahun ini, sejumlah perubahan besar telah dan sedang kita jalankan. Kita telah melaksanakan reformasi konstitusi dengan melakukan empat kali perubahan terhadap UUD 1945, yang salah satu tujuannya adalah memperkuat parlemen kita. Reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga negara yang baru, seperti DPD, MK, KPK dan lain-lain, untuk antara lain memperkuat mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan kita," tuturnya.

Selain itu, lanjut SBY, juga telah dilakukan revisi berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah agar sesuai dengan semangat dan cita-cita reformasi. Juga telah direformasi sistem pemilu agar dapat memaksimalkan akuntabilitas wakil rakyat kepada rakyat yang diwakilinya. Di Indonesia, presiden dan wapres, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota pun telah dipilih secara langsung oleh rakyat. [sss]