Nasionalisme Bagi Produk RI Pupus

INILAH.COM, Jakarta Kemerdekaan dalam pengertian sebenarnya masih jauh panggang dari api. Dirgahayu RI baru terefleksi pada seremonial belaka. Secara ekonomi, rasa nasionalisme sudah pupus. Semuanya bermuara pada membanjirnya produk ilegal dan ekonomi biaya tinggi.
Ketua Komite Perdagangan Dalam Negeri Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo mengatakan masyarakat saat ini pragmatis dan realistis sehingga tidak lagi acuh terhadap nasionalisme ekonomi. Menurutnya, untuk membeli produk, masyarakat tidak lagi mempertimbangkan apakah buatan Indonesia atau luar negeri.
Yang terpenting adalah harganya murah sesuai dengan kemampuan dan kualitasnya baik. Jadi, nasionalisme di bidang ekonomi sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah memenuhi kebutuhan sesuai dengan kemampuan, katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Minggu (16/7).
Bambang mengharapkan kesadaran masyakat membeli produk-produk dalam negeri. Namun, untuk saat ini tidak bisa terlalu banyak berharap pada masyarakat atau memaksa mereka membeli produk dalam negeri. Karena memang harga produk dalam negeri sangat mahal, tukasnya.
Untuk itu, Departemen Perdagangan harus mengambil peran lebih penting. Nasionalisme ekonomi dalam bentuk himbauan cintailah produk dalam negeri! bukan hanya sebatas slogan. Tapi, harus juga harus didukung dalam bentuk realisasi program-program ekonomi pemerintah, timpalnya.
Bambang menyarankan kepada pemerintah agar bisa mendorong pengusaha untuk tidak berhadapan dengan persolan ekonomi biaya tinggi sehingga produk yang dihasilkan bisa berdaya saing. Pada akhirnya, masyarakat bisa memiliki pilihan bahwa produk dalam negeri murah dan bermutu, paparnya.
Yang terjadi saat ini justru produk luar negeri yang laku keras. Bambang menyebutkan produk-produk dari China yang membanjiri pasar domestik. Barang-barangnya laku keras karena murah sesuai dengan pendapatan masyarakat kita yang sedang tergerus akibat krisis selain juga karena modelnya yang tidak ketinggalan zaman, ujarnya.
Dengan demikian, pemerintah harus lebih tegas menutup pintu barang-barang ilegal, sehingga masyarakat membeli buatan pengusaha Indonesia sendiri. Barang-barang eks impor dan ilegal kondisinya saat ini sangat memprihatinkan. Meski tidak sepenuhnya bebas, namun masih butuh usaha yang lebih keras lagi, imbuhnya.
Faktanya, barang-barang ilegal masih tetap membanjiri produk-produk impor terutama mainan anak-anak, tekstil, alat-alat rumah tangga, pertukangan, dan pertanian. Jadi masih banyak barang-barang eks impor, ucapnya.
Apalagi, sejak krisis, produk-produk China yang seharusnya dialokasikan di China dilempar semuanya ke Indonesia. Karena memang Indonesia merupakan satu-satunya negara yang paling mudah dimasuki produk impor ini, tuturnya.
Di sisi lain, produksi dalam negeri belum bisa lepas dari ekonomi biaya tinggi sejak proses distribusi, transportasi, biaya produksi, suku bunga pinjaman, persolan buruh sampai bahan baku dan lain sebagainya. 70% masalah terletak pada infrastruktur yaitu transportasi dan distribusi. Inilah yang membuat produk dalam negeri tidak kompetitif, tandasnya.

Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang selalu menggembor-gemborkan agar masyarakat mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Yang terpenting menurutnya bukanlah brand melainkan fungsi.
"Kalau bicara brand, kita harus mencintai dulu, harus berubah sedikit. Pengusaha harus mulai beli fungsinya, tidak mereknya. Sepatu Anda sudah dari Cibaduyut bukan? Tas sudah belum? Kita harus konsekuen dan fungsional," katanya beberapa waktu lalu. Kalla menilai kecintaan terhadap produk dalam negeri akan mendorong kemakmuran bangsa.
Bambang Soesatyo kembali mengatakan, agar masyarakat cinta produk dalam negeri pemerintah harus mengintervensi mulai dari pajak bahan baku, mengurangi biaya-biaya distribusi seperti pungutan-pungutan liar di jalanan serta menekan harga BBM industri dan listrik.
Hingga saat ini, pengusaha pribumi hanya mencoba untuk bertahan. Pasalnya untuk mencoba menguasai pasar pun tidak mampu akibat membanjirnya produk eks-impor dan ilegal. Yang paling terganggu adalah industri rumah tangga, pertanian, dan manufaktur. Banyak yang produk kita yang kalah bersaing, ucapnya.
Ia menghimbau kepada pemerintah, untuk lebih tegas memberikan sanksi kepada para mafia-mafia barang-barang ilegal terutama dari China. Tujuannya adalah melindungi produk dalam negeri sehingga kompetitif, pungkasnya. [E1]