INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah tak punya nyali melikuidasi BUMN. Buktinya, PT Kertas Kraft Aceh (KKA) yang sudah direncanakan dilikuidasi masih akan diselamatkan. Sayangnya, upaya penyehatan itu dibarengi dengan memangkas jumlah karyawan.
Keputusan penting itu disampaikan Meneg BUMN Sofyan Djalil, Selasa (18/8). Keputusan untuk menyelamatkan nyawa KKA muncul setelah ada jaminan pasokan bahan baku bagi pabrik kertas di provinsi Aceh itu.
Sebenarnya bukan kali ini saja pemerintah turun tangan untuk menyelamatkan KKA. Di 2006, pemerintah terpaksa menyuntikan modal segar Rp 200 miliar untuk menyelamatkan KKA.
Seperti diketahui, KKA adalah salah satu BUMN yang terancam ditutup karena kesulitan cashflow. Utang jangka pendek perusahaan ini kepada Bank Mandiri dan ExxonMobil mencapai Rp 300 miliar. Gara-gara utang itu pula, sejak 2004 KKA tidak beroperasi lagi karena tidak ada pasokan gas dari ExxonMobil.
Sebelum turun mendapat suntikan modal, pemerintah sebenarnya telah menawarkan KKA kepada pihak swasta. Salah satu perusahaan swata yang tertarik adalah AKA Prima. Perusahaan ini tertarik mengadakan kerjasama operasinal (KSO) dengan KKA.
AKA Prima sendiri disebut-sebut siap mengucurkan dana segar Rp 275 miliar. Tapi, entah apa sebabnya, perusahaan ini mundur secara teratur. Karena tak ada investor lain yang berminat, pemerintah pun akhirnya turun tangan untuk menyelamatkan KKA.
Namun upaya penyelamatan itu tak membuat KKA kembali sehat. BUMN ini justru berhenti beroperasi gara-gara kesulitan mendapatkan bahan baku kertas. Pabrik kertas ini mengalami kesulitan bahan baku karena ada larangan penebangan atau moratorium logging, kata Sofyan.
Titik terang muncul setelah Gubernur Aceh menjajikan pasokan bahan baku kayu bagi KKA. Dengan pasokan bahan baku, kemungkinan kami bisa melakukan restukturisasi tanpa harus dilikuidasi, lanjut Sofyan.
Sayang, kabar baik ini justru membuat jantung karyawan KKA dag-dig-dug. Maklum, salah satu upaya restrukturuasi itu adalah dengan memangkas jumlah karyawan alias PHK. [E1]