FPKS: Polisi Tak Proporsional Awasi Dakwah

INILAH.COM, Jakarta - Keinginan polisi mengawasi dakwah selama ramadhan dinilai tidak proporsional. Karena hal tersebut sama saja menyamakan Islam dengan teroris.

"Mengatakan dakwah akan diawasi polisi karena ada segelintir kecil teroris dari aktivis dakwah, sama saja secara tersirat mengatakan dakwah dan masjid (tempat dakwah berlangsung) itu adalah aktifitas dan tempat yang harus dijauhi karena berbahaya bagi keamanan bangsa," kata anggota FPKS Al Muzzammil Yusuf kepada INILAH.COM di Jakarta, Minggu (23/8).

Ia mengungkapkan, makna tersirat tersebut menjadi sangat tidak adil dan berlebihan. Terlebih di bulan suci ramadhan, dimana umat Islam sedang giat-giatnya ibadah ke masjid.

"Bahwa ada aktivis Islam yang ketarik ke teroris itu benar, sebagaimana juga aktifis agama lainnya diberbagai penjuru dunia," tuturnya.

Namun, lanjut dia, aktivis dakwah/ masjid yang terseret ke teroris jika dibandingkn jumlah aktivis masjid yang menjadi WNI yang baik-baik (menjadi ulama, cendekiawan, pengusaha sukses, pelajar pintar, pejabat negara), jelas jumlahnya tak laik dibandingkan.

"Karena produk utama dakwah dan masjid Itu adalah iman taqwa & akhlak mulia. Dan iman, taqwa dan akhlaq mulia itu sudah jadi tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada pasal 31 ayat 3 UUD 1945 paska amandemn, yang itu mengikat seluruh WNI dan kegiatan pendidikan di lembaga-lembaga negara," beber Yusuf.

Maka, ia mengatakan, semua lembaga pendidikan di Indonesia, termasuk pendidikan di lingkungn Polri dan TNI harus menuju tujuan Nasional di atas. Jika tidak, justru akan salah dan menyimpang dari UUD 45.

Dikhawatirkan Yusuf, dampak peringatan Polri dan juga komentar miring salah seorang Pangdam terhadap dakwah, jubah dan jenggot, akan membuat rakyat Indonesia akan takut berdakwah di masjid. Yang dikhawatirkan lagi, jangan-jangan pembinaan Polri dan TNI akan jauh dari masjid seperti masa Orba dulu.

"Yang dekat dengan dakwah & masjid bisa kondite buruk, berarti karir mereka akan terancam," katanya.

Karena itu, ia menghimbau, Presiden SBY perlu berbicara dan meluruskan isu yang berkembang tersebut. Karena akan sangat merugikan citra pemeritahan SBY. Apalagi SBY-Boediono sebagai capres/cawapres terpilih didukung partai-partai relijius nasionalis (seperti PKS, PAN, PKB dan PBR).

"Saya yakin Pak SBY dan juga capres/Wapres lainnya sangat komit dengan tujuan pendidikan nasional untuk membangun iman taqwa & akhlaq mulia tersebut," tandas Yusuf. [jib]