INILAH.COM, Jakarta - Informasi yang menjadi hak publik disebarkan melalui media massa. RUU Rahasia Negara dikhawatirkan akan mengganjalnya. Namun Ketua DPR Agung Laksono menjamin RUU itu tidak akan bertentangan dengan UU Pers maupun mengekang kebebasan pers.

"Sama sekali keliru jika ada yang berpendapat RUU ini akan bertentangan dengan UU Pers. Tidak ada alasan RUU ini bisa mengganggu kehidupan atau kebebasan pers yang sudah berjalan dengan baik selama ini," ujar Agung di Jakarta, Rabu (16/9).

Dia mengatakan, dirinya telah mendapat gambaran langsung dari Pansus yang sedang membahas RUU itu dan kemudian menyimpulkan bahwa keberadaan UU tersebut tidak seperti yang dihebohkan berbagai pihak. Tidak bisa pula sembarang orang menentukan sesuatu sebagai rahasia negara.

"Definisi rahasia negara itu yang akan menentukan adalah Presiden. Untuk yang masuk dalam klasifikasi sangat rahasia, tidak sembarang pejabat negara bisa menyatakannya," kata Agung.

Dengan demikian, Agung menambahkan, penentuan rahasia negara tidak bisa dilakukan dengan sembarangan dan ada kriteria serta aturan-aturan yang harus dipenuhi secara ketat. Sehingga semua itu bisa menjadi jaminan RUU itu tidak akan merusak kebebasan pers.

Mengenai definisi rahasia negara yang cakupannya terlalu luas dan bisa dijadikan sebagai pasal karet, Agung berpendapat, tidak bisa pula diasumsikan seperti itu karena nantinya akan ada kategorisasi yang sangat jelas untuk membatasi definisi.

"Tapi yang jelas keberadaan UU ini tidak dimaksudkan untuk mengoyak-ngoyak kebebasan pers. Tapi jangan sampai pula ada orang yang punya niat jahat, namun kemudian berlindung di balik pers," Agung menambahkan.

Demi kepentingan negara yang lebih besar, UU tersebut memang harus ada dan DPR bersama pemerintah menghendaki agar pembahasan RUU tersebut bisa selesai dan disahkan oleh DPR periode saat ini.

Pada bagian lain, Agung mengatakan bahwa banyak negara melihat Indonesia masih terlalu longgar untuk hal yang satu itu dibanding negara-negara lainnya di seluruh dunia. [*/sss]