Budaya, Juru Damai RI-Malaysia?

INILAH.COM, Jakarta Isu klaim budaya merupakan problema yang memanaskan hubungan Indonesia-Malaysia beberapa waktu belakangan ini. Kini, pemerintah kedua negara sepakat untuk menghindari masalah sensitif itu, demi hubungan baik mereka.

"Kami sepakat untuk mengurangi hal-hal yang akan menjadi isu sensitif bagi masyarakat dua negara. Termasuk klaim budaya agar tidak ada kesalahpahaman dan perpecahan hubungan Indonesia-Malaysia lagi," ujar Menlu Hassan Wirajuda dalam konferensi pers di Gedung Deplu, Jakarta, Kamis (17/9).

Hassan dan Menlu Malaysia Datuk Anifah Aman mengadakan pertemuan bilateral untuk membahas sejumlah masalah yang terjadi di antara kedua negara beberapa waktu belakangan ini. Turut hadir, Dubes RI untuk Malaysia, Da'i Bachtiar.

Hassan menjelaskan sebagai negara yang bertetangga dekat, Indonesia dan Malaysia selama ini banyak berbagi produk budaya dan seni yang sama. Hal ini disebabkan hubungan dekat masyarakatnya, baik secara historis maupun geografis sejak bertahun-tahun lalu.

Oleh karena itu, lanjutnya, masyarakat dua negara tidak perlu terlalu sensitif terkait sebaran budaya, mengingat ada beberapa produk sejenis yang sifatnya milik bersama. Senada dengannya, Datuk Anifah juga menyatakan hal yang sama.

"Kita ini jiran. Kita hadapi bersama, semua masalah demi masalah antara kedua negara. Kami tidak pernah berniat mengklaim hak Indonesia melainkan hanya mencoba menghargainya lewat ekspose di Malaysia," ujarnya menanggapi pernyataan dari Hassan.

Anifah menganjurkan media kedua negara tidak menyebarkan isu yang bisa menimbulkan polemik di masyarakat. Media massa sebaiknya membuat berita yang tepat sehingga rakyat bisa menganalisa isu yang berkembang secara baik. "Sebelum menurunkan suatu berita, terlebih dulu memikirkan akibatnya pada masyarakat," ujarnya.

Pada akhirnya, kedua menlu telah menyepakati, memang ada warisan budaya RI di Malaysia dan demikian pula sebaliknya. Mereka juga mengaku bangga jika salah satu negara, mempertunjukkan kebudayaan lainnya di negara mereka. Pasalnya, budaya bersifat universal dan dapat diterima di semua negara.

Sementara itu, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam hubungan bilateral, Indonesia dan Malaysia telah membentuk delegasi kelompok tokoh dua negara (Eminent Person Group /EPG) yang diresmikan pada 7 Juli 2008.

"EPG dua negara ini sudah siap dengan laporannya dan akan segera menyampaikan hal tersebut ke pimpinan negara masing-masing," lanjut Hassan.

EPG Indonesia-Malaysia merupakan wujud hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya, Malaysia, 11 Januari 2008, untuk menyepakati pembentukan EPG.

EPG beranggotakan tujuh orang dari masing-masing negara yang bertugas membahas masalah peka dan berkembang di masyarakat. Hasilnya disampaikan kepada pemerintah masing-masing untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi peningkatan hubungan kedua negara tersebut.

Anggota EPG Indonesia terdiri atas Try Sutrisno, Quraish Shihab, Des Alwi, Musni Umar, Pudentia MPSS dan Wahyuni Bahar. Perutusan Malaysia beranggota Tun Musa Hitam, Tan Sri Dato Seri Mohd Zahidi Haji Zainuddin, Tan Sri Khoo Kay Kim, Tan Sri Abdul Halim Ali, Tan Sri Amar Haji Hamid Bugo, Datuk Syed Ali Tawfik Al-Attas, dan Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Kitingan. [E2]