INILAH.COM, Jakarta - Tim 5 menggelar pertemuan dengan para praktisi hukum, termasuk kalangan kepolisian dan kejaksaan. Meski 'diteriaki' agar tidak memilih Plt Pimpinan KPK dari polisi maupun jaksa, namun Tim 5 tak ingin pilih kasih.

"Calonnya dari mana saja. Kita nggak ingin diskriminatif dan pilih kasih. Karena ada LSM-LSM yang bilang jangan dari jaksa, jangan dari polisi. Itu apriori. Janganlah generalisir bahwa jaksa dan polisi itu buruk," ujar anggota Tim 5 Adnan Buyung Nasution di Kantor Wantimpres, Jakarta, Sabtu (26/9).

Ditegaskan Buyung, Tim 5 tidak perlu menunjukkan dulu nama-nama calon Plt Pimpinan KPK kepada Presiden SBY. Tim hanya bekerja sesuai jadwal, yakni melaporkan hasil penyaringan nama kepada SBY pada 1 Oktober, dan yang terpilih akan dilantik pada 2 Oktober.

"Saya kira tidak perlu izin Presiden tentang namanya. Kita putuskan dan diserahkan kepada Presiden. Take it or leave it," cetus Buyung.

Dituturkan pria berambut putih ini, Tim 5 mengundang semua praktisi hukum dari polisi, jaksa dan advokat untuk tujuan hearing. Barangkali saja ada masukan, saran, kritik, komentar dari praktisi hukum. Sebab Tim 5 menggunakan metode talent scouting, yaitu mencari melalui bibit unggul di masyarakat.

"Karena kita tidak buka pendaftaran. Kalau buka pendaftaran, nggak cukup waktunya. Karena untuk proses seleksi itu kan butuh waktu 6 bulan. Karena sifatnya darurat, kita menggunakan cara yang paling efisien, yaitu talent scouting atau head hunting. Ibaratnya sutradara yang mencari bibit-bibit unggul untuk mencari seniman dan budayawan," urai pria yang juga anggota Wantimpres ini. [sss]