INILAH.COM, Jakarta - Biaya pelantikan wakil rakyat yang menelan Rp 46 miliar dianggap sebagai pemborosan uang negara. KPU pun dianggap telah mendisain pola perilaku buruk kepada anggota dewan periode 2009-2014.

"Sangat memprihatinkan. DPR memulai masa bakti dengan sangat buruk. Karena stigma wakil rakyat yang boros. Mereka korban karena yang mendisain KPU," kata Koordinator Formappi Sebastian Salang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/9).

Ia mengatakan, anggaran Rp 46 miliar untuk pelantikan seluruh wakil rakyat tidak efektif. Hal itu tidak mencerminkan spirit rasa kebersamaan dan menghormati rakyat yang kesusahan.

"Saya kira kan bisa ditekan sedekikian rupa, misalnya memilih hotel yang biasa saja, tidak perlu yang berbintang," ungkapnya.

Menurutnya, penggunaan hak DPR untuk mengamandemen RAPBN yang diajukan pemerintah bukan diprioritaskan untuk peningkatan kesejaheraan rakyat. Tapi justru dijadikan lahan pencaharian keuntungan. [ikl/mut]