Neolib Bagai Telur di Ujung Tanduk?

INILAH.COM, Jakarta - Tak lama lagi kabinet SBY periode kedua bergulir. Kelompok Boediono-Sri Mulyani serta teknokrat neolibnya dalam sorotan publik.

Selain tersandung kasus Bank Cantury, kubu Boediono- Sri Mulyani yang beraliran neoliberalisme menghadapi kompetisi dari kubu ekonomi kerakyatan (ekonomi konstitusi) yang sangat mungkin akan diakomodir oleh pemerintahan SBY.

Guru Besar FE-UI Prof Sri-Edi Swasono dan Prof Vedy R Hadiz dari National University of Singapore (NUS) melihat, ekonomi kerakyatan yang digagas dan diperjuangkan Bung Hatta kian memperoleh perhatian, menyusul ambruknya ekonomi neoliberal di AS, Eropa dan Asia.
"Ekonomi kerakyatan jelas diabaikan para ekonom neolib, tapi kini terbukti dunia sudah berubah. Neoliberalisme di AS runtuh, dan peran negara menjadi krusial. Ekonomi kerakyatan memerlukan peran negara agar tidak didominasi neoliberalisme." kata Sri-Edi.

Krisis finansial di AS, kata Vedy Hadiz, adalah krisis ekonomi neoliberal. Runtuhnya ekonomi neoliberal mungkin menyadarkan SBY akan kelemahan ekonomi gelembung (bubble economy) itu.

Di sini, ungkap analis ekonomi Adrian Panggabean, pemerintahan SBY diharapkan mengusung ekonom kerakyatan sebagai penyeimbang ekonom neolib yang dominan.
Ekonomi kerakyatan di Indonesia punya prospek maju, sedangkan ekonomi neoliberal sudah menghadapi masalah seperti skandal Bank Century yang menimbulkan kemarahan masyarakat madani.

"Ada baiknya Presiden mengakomodasikan ekonomi konstitusi (ekonomi kerakyatan) di tengah dua kekuatan yang saling bersaing yakni ekonomi neoliberal dan ekonomi konstitusi. Dua kubu itu jelas berpihak kepada kepentingan masing-masing. Kubu neoliberal berpihak kepada kekuatan fundamentalisme pasar dan modal asing, sedangkan ekonomi konstitusi kepada rakyat banyak dan UKM," kata pengamat ekonomi Dr Ichsanordin Noorsyi.
Majalah ekonomi terbitan Inggris The Economist, edisi September lalu, 'memotret' tujuh masalah besar Indonesia yakni: Pertama, jumlah penduduk miskin masih tinggi, di atas 15% dari 240 juta orang. Kedua, pengangguran di atas 8%. Ketiga pertumbuhan penduduk lebih cepat dari India dan China.
Sementara persoalan keempat adalah jurang perbedaan pendapatan, berikutnya sebagai negara korup di dunia dengan infrastruktur masih lemah, serta terakhir sebagai penghasil karbon terbesar ketiga di dunia.
Dalam hal ini, ekonom Iman Sugema melihat Boediono-Sri Mulyani sudah terkena moral hazard dengan skandal Century, sehingga publik berharap SBY melakukan akomodasi ekonomi kerakyatan untuk mengimbangi neolib yang dominan dalam kabinet SBY mendatang.
"Konstitusi kita menolak Neoliberalisme. Mamun tergantung kepada Presiden, apakah ia mau mengakomodasikan ekonomi konstitusi pada lima tahun ke depan. Civil society berharap demikian agar ia bisa mengakhiri puncak karir politiknya dengan baik," ujar ekonom ini. [mor]