INILAH.COM, Jakarta - Presiden SBY sebaiknya tidak merangkul seluruh kekuatan politik untuk masuk ke dalam gerbong koalisi pemerintahannya lima tahun ke depan. Hal tersebut demi demokrasi tetap bisa ditegakkan.

"Kalau Presiden Yudhoyono merangkul seluruh kekuatan politik, termasuk merangkul kader profesional dari Partai Golkar dan PDI Perjuangan ke dalam kebinet pemerintahannya, dikhawatirkan demokrasi tidak berjalan optimal karena tidak ada lagi yang melakukan fungsi pengawasan," kata Pengamat politik dari Reform Institue Yudi Latif, di Jakarta, Kamis (15/10).

Dia mengatakan, tanpa merangkul kedua parpol tersebut pemerintahan SBY di eksekutif maupun legislatif sudah kuat. Sekitar 60 persen anggota lembaga legislatif sudah pasti mendukung.

Jika SBY masih merangkul Golkar dan PDIP, menurut dia, ada upaya pelemahan daya kritis, terutama di legislatif.

"Padahal, tugas dewan tugas DPR salah satunya adalah melakukan fungsi pengawasan," jelasnya.

Menurut dia, fungsi pengawasan bisa terlaksana di DPR jika ada derajat perbedaan suara di luar gerbong koalisi. Jika seluruh kekuatan telah dirangkul dan tidak ada lagi kekuatan di luar koalisi, maka DPR tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan karena akan tunduk pada eksekutif. [*/ana]