INILAH.COM, Jakarta - Calon menteri berpoligami dikabarkan bakal disikat SBY-Boediono. Bukan cuma untuk alasan mengambil hati rakyat yang mayoritas menentang poligami, tapi juga untuk menghindari beban duit negara.

"Bisa jadi kalau SBY-Boediono itu tidak mau menterinya berpoligami karena alasan membebankan keuangan negara, karena harus memberikan tunjangan kepada para istrinya," kata pendiri LBH Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (APIK) Nursyahbani Katjasungkana kepada INILAH.COM di Jakarta, Jumat (16/10).

Mantan anggota FKB DPR yang dikabarkan bakal disunting SBY menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ini mengaku belum mendapat telepon dari SBY. Mengenai menteri berpoligami, perempuan yang akrab disapa Anik ini mengaku memiliki pandangan yang agak berbeda.

"Poligami itu kan masih dibolehkan dalam sistem hukum kita. Maka kalau sesuai hukum, yah kita terima, setuju saja. Kalau kita tidak setuju, maka undang-undang perkawinannya harus diubah dulu," ujar Anik.

Anik mengingatkan pejabat berpoligami pernah dialami saat kursi wapres diduduki oleh Hamzah Haz. Dalam riwayatnya, Hamzah tertulis memiliki 2 istri yakni Asmaniyah dan Titin Kartini, meski publik mengetahui ada seorang istri lagi yakni Soraya.

Tapi kalau SBY-Boediono tidak setuju menteri berpoligami? "Kalau istrinya resmi menurut hukum, maka negara harus membiayai istrinya juga, seperti waktu itu, Pak Hamzah Haz kan istrinya banyak, ada 2 istri yang mendapat tunjangan dari negara Rp 100 juta per bulannya, maka akan berat. Tapi Pak Hamzah itu kan wapres, saya tidak tahu kalau menteri seperti itu apakah dapat atau tidak tunjangan itu," pungkas Anik. [sss]