INILAH.COM, Jakarta - Sikap PDIP yang tidak meminta jatah menteri ke SBY, namun menerima memperlihatkan keduanya adu kuat. Selain itu, PDIP mengharapkan jatah menteri lebih banyak.

Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi menilai, pernyataan yang dikemukakan Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Agnita Singedekane, mengindikasikan PDIP menginginkan jatah menteri lebih banyak.

"Yang terjadi sekarang adalah adu kuat antara PDIP dan SBY," katanya di Jakarta, Kamis (16/10).

Menurutnya, pernyataan tersebut sebenarnya taktik PDIP untuk meningkatkan bargaining position (posisi tawar) agar SBY menambah kursi menteri untuk PDIP. "Atau kalau secara kuantitas tidak bertambah, SBY memberikan dua pos kementerian yang strategis," ujarnya.

Jika SBY tidak mengakomodasi keinginan PDIP tersebut, lanjut Burhan, maka PDIP akan memutuskan untuk mengambil langkah oposisi.

Karena itu, tuturnya, rapat pleno DPP yang dilakukan sebelumnya akan memastikan oposisi atau koalisi dalam lima hari ke depan. Hal tersebut setelah SBY memastikan berapa jatah menteri untuk PDIP.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sangat menyayangkan jika ada sebagian elit partainya yang ingin masuk dalam kabinet pemerintahan yang akan datang. Oleh karena itu, mantan presiden itu meminta ke-94 anggota DPR dari PDIP di Senayan untuk mandiri.

Pendapat Mega diamini Wakil Sekjen DPP PDIP Agnita Singedekane. Ia menilai keinginan sebagian kecil elit partai sangat bertolak belakang dengan suara arus bawah.

"Kami di bawah sangat solid (kompak) karena semangat partai memang dimiliki kader militan. Kalau mau konsekuen seharusnya yang ingin bergabung dalam kabinet hendaknya keluar dari PDIP karena amanat Rakernas PDIP
lalu sudah memutuskan untuk memilih jalan oposisi," tandas Agnita. [*/jib]