INILAH.COM, Jakarta - Tak ikuti jejak Golkar, Partai Hanura memilih untuk berada di luar pemerintahan. Partai yang dipimpin oleh Wiranto ini akan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua DPP Hanura, Suhandoyo kepada INILAH.COM, Jakarta, Sabtu (17/10). "Kita tidak akan mengatakan, kita beroposisi. Namun, kita mengatakan bahwa Hanura akan mengkritisi kebijakan pemerintah jika ada yang menyimpang," ujarnya.

Dijelaskan Suhandoyo, mengapa Hanura tidak ingin dikatakan sepagai oposisi. Ada beberapa hal, yang pertama dalam ketatanegaraan di Indonesia memang tidak mengenal oposisi. "Selain itu jangan juga mempunyai pemikiran, kalau oposisi itu artinya melawan pemerintahan," tambahnya.

Saat ditanya apakah sudah ada komunikasi yang terbangun antara Hanura dan Partai Demokrat, Suhandoyo mengatakan belum ada. Selain itu, ditegaskannya, Hanura tidak akan meminta-minta porsi menteri kepada SBY.

"Kita tahu dirilah. Menurut saya, itu tabu. Jika kita meminta jatah, itu tidak sesuai dan kurang pas dengan adat ketimuran," ujarnya. [bar]