Menteri ESDM Baru Diminta Revisi UU Migas

INILAH.COM, Jakarta - Mantan Anggota DPR, Nizar Dahlan minta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral baru menuntaskan revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

"Menteri baru mesti merealisasikan revisi UU Migas," katanya di Jakarta, Senin (20/10).

Menurut mantan Anggota Komisi VII DPR, yang antara lain membidangi sektor ESDM, dalam rapat paripurna DPR pada periode lalu, telah disepakati bahwa DPR baru akan merevisi UU Migas melalui mekanisme hak inisiatif.

Revisi UU, lanjutnya, juga telah menjadi keputusan Panitia Khusus Hak Angket BBM DPR periode 2004-2009.

Nizar mengatakan, sejumlah permasalahan di sektor migas selama ini, lebih dikarenakan UU Migas yang terlalu bersifat liberal. UU Migas baru, katanya, mesti lebih menjamin kedaulatan negara atas pengelolaan sumber-sumber energi terutama minyak dan gas. "Inti persoalannya adalah UU Migas yang terlalu liberal. Karenanya, perlu UU baru," ujarnya, menegaskan.

Nizar menambahkan, Menteri ESDM baru mesti mempunyai komitmen mengembangan energi alternatif seperti panas bumi, air, dan surya yang cadangannya melimpah di Indonesia.

Menteri mendatang, lanjutnya, juga harus segera mewujudkan rencana pembangunan tiga kilang baru dengan kapasitas 700.000 barel per hari, supaya Indonesia berswasembada BBM.

Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto minta, Menteri ESDM baru tidak hanya menyelesaikan masalah melalui pendekatan yang terlalu berorientasi pasar. "Banyak hal seperti DMO (kewajiban pasok ke dalam negeri), pengembangan energi alternatif, dan juga infrastruktur membutuhkan intervensi langsung pemerintah," tuturnya.

Presiden dan wakil presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono tengah melakukan proses seleksi calon menteri kabinet periode 2009-2014 mendatang.

Calon kuat menjabat Menteri ESDM adalah Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Demokrat Darwin Zahedy Saleh.

Pada Minggu (18/10), Darwin menjalani wawancara sebagai calon menteri yang digelar Yudhoyono dan Boediono di kediaman Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jabar.

Darwin merupakan satu dari 14 calon menteri yang menjalani tes wawancara pada hari kedua, setelah pada hari pertama, Sabtu (17/10), sebanyak 16 calon menteri lainnya telah menjalani tahapan tersebut.

Para calon menteri tersebut juga menandatangani pakta integritas dan kontrak kinerja yang berisi kesanggupan menjalankan tugas terukur selama 100 hari kerja, satu tahun, dan lima tahun.

Pada Senin ini, Darwin bersama calon menteri lainnya akan menjalani tes kesehatan dan kejiwaan yang dilaksanakan di Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Darwin menjadi satu dari sejumlah nama baru yang menjadi calon menteri kabinet periode 2009-2014.

Ia mengaku, siap menjalankan amanah yang diminta presiden terpilih, Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya siap," katanya dalam pesan singkatnya.

Menurut dia, dirinya belum bisa memberikan komentar lebih banyak sampai pelantikan kabinet yang direncanakan 22 Oktober 2009.
"Nanti, kita berkomunikasi lagi setelah tanggal 22 Oktober," ujarnya.

Sebelumnya, usai wawancara, Darwin mengatakan, Yudhoyono dan Boediono menanyakan kesediaan dan kesiapannya meningkatkan target pertumbuhan, indikator kesra, dan investasi.

Menurut dia, peningkatan investasi memerlukan kesiapan infrastruktur dan juga ketersediaan pasokan energi. Saat ini, Darwin juga merupakan dosen sekaligus staf ahli dekan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) serta bekerja di berbagai bidang keuangan, perbankan dan lembaga konsultan manajemen.

Lahir di Riau, 29 Oktober 1960, pendidikan terakhir Darwin adalah S3 dari program doktor FEUI, setelah sebelumnya menempuh S2 bidang Administrasi Bisnis di Middle Tennessee State University (MTSU), Tennessee, AS, dan S1 Ilmu Ekonomi di FEUI. [*/cms]