INILAH.COM, Jakarta - Menjadi awal memanglah sulit. Itulah yang dirasakan SBY-JK 2004 lalu. Sebab, pasangan ini merupakan kali pertama Indonesia dipimpin duet tokoh yang dipilih langsung.
Sebagai kandidat yang tidak terlalu unggul dari segi dukungan politik menjelang Pilpres 2004 lalu, duo SBY-JK memang terlihat jeli dalam mengemas komunikasi politik (baca: kampanye).
Slogan dwitunggal yang pernah dipopulerkan pasangan proklamator Soekarno-M Hatta ini juga dipakai dalam kampanye. Apalagi, perawakan fisik dua pasangan ini tidak jauh berbeda, ada yang tinggi dan ada yang rendah.
Sayang euforia tersebut tak berlangsung lama. Dinamika antar kedua pemimpin pasca memenangi Pilpres 2004 acap mewarnai perjalanan selama lima tahun ini. Setidaknya hal itu dimulai dengan kontroversi SK Wapres terkait penanganan tsunami di Aceh dan Sumatera Utara bernomor 1/2004.
Sontak saja, SK kontroversial yang muncul tak genap 100 hari menjabat sebagai wapres, memancing polemik tajam di tengah-tengah masyarakat. Lebih dari itu, DPR sempat mewacanakan interpelasi atas terbitnya SK Wapres tersebut.
Wapres JK beralasan dirinya tidak tahu menahu tentang SK Wapres tersebut. Ia hanya memerintahkan kepada sekretariat wapres untuk mengirimkan matrik kepada menteri dan pejabat non departemen hubungan pemerintah dengan DPR.
Penjelasan Wapres pun menyudutkan Sekretariat Wapres yang kala itu dipikul Prijono Tjiptoherijanto. Dan dampaknya tentu saja langsung mengarah ke pertanggungjawaban atas kerja Prijono.
Waktu terus berjalan. Kisruh keduanya kembali mencuat. Pada 29 September 2006, SBY meneken Keppres Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Unit kerja yang dipimpin Marsilam Simanjuntak ini nyatanya hanya efektif 18 hari sejak 35 hari dibentuk oleh Presiden SBY.
Lembaga ini menjadi tidak efektif karena lagi-lagi Wapres JK dan gerbongnya di Partai Golkar yang mempersoalkannya. "Itu menjadi masalah dan berdampak politis tertentu," ujar Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh kala itu.
Analis menilai, tidak berjalannya lembaga tersebut tidak terlepas dari sikap Wapres JK yang menyoal keberadaan lembaga tersebut. Sikap itu juga diback up penuh Partai Golkar. Sas sus yang beredar, Golkar keberatan dengan munculnya nama Marsilam. Alasannya, Marsilam diidentikkan dengan orang yang ingin membubarkan Golkar di awal reformasi.
Setelah itu, ketegangan dan letupan dalam relasi SBY-JK belum berakhir. Dalam beberapa pembahasan undang-undang di parlemen, tak jarang Partai Golkar berseberangan dan konfrontatif dengan Partai Demokrat sebagai partai penyokong utama SBY. Seperti dalam pembahasan UU Pemilu Presiden misalnya, secara terbuka Partai Golkar dan Partai Demokrat tidak seirin sejalan.
Kondisi demikian memang tidak terlepas dari konfigurasi di parlemen periode 2004-2009. Komposisi anggota DPR dari Partai Golkar tak berbanding lurus dengan jumlah kursi DPR yang dimiliki Partai Demokrat. Partai Golkar merupakan fraksi mayoritas di parlemen memiliki 129 kursi. Sedangkan Partai Demokrat hanya 57 kursi.
Besarnya modal politik di legislatif ini pula lah yang menjadikan posisi wapres JK dalam beberapa kesempatan berperan ganda. Kadang berperan sebagai wakil presiden yang notabene pembantu SBY. Tetapi kadang juga bermain pada posisi ketua umum partai yang memiliki kursi mayoritas di parlemen.
Selain persoalan komposisi kekuatan politik, kedua pemimpin juga memiliki karakter yang relatif bertolak belakang. JK dengan latar belakang pengusaha dalam beberapa waktu menunjukkan sikapnya yang gesit dan sigap dalam merespons setiap persoalan. Lain lagi dengan SBY yang cenderung konsepsional dalam menyelesaikan masalah, sehingga cenderung lambat dan kurang sigap.
Kedua karakter yang berbeda ini sejatinya dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Untuk konteks ini pula, SBY-JK telah menunjukkan perannya masing-masing secara optimal, walaupun dalam praktiknya tak selalu mulus.
Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Maarif bahkan sampai memberi penilaiain duet SBY-JK sudah memberikan keunikan tersendiri dalam sejarah hubungan presiden-wapres di Indonesia.
Jika presiden-presiden sebelumnya selalu menjadi 'gas' dalam pemerintahan. Dan di era pemerintahan SBY-JK, yang terjadi justru kondisi sebaliknya. Justru wapres yang menjadi gas, dan presiden menjadi remnya. "Di 2004 ada yang menarik, karena 'gas'-nya ada di JK dan 'rem'-nya ada di SBY," cetus pria yang akrab dipanggil Buya Maarif ini.
Situasi selama pemerintahan SBY-JK menjadi pelajaran berharga dalam meneguhkan pilihan konstitusional sistem pemerintahan Indonesia secara presidensiil ke depan. Karena justru lima tahun terakhir SBY-JK yang muncul adalah justru persemaian matahari kembar yang lahir dari faktor politik dan karakter kepemimpinan dua orang tersebut. Meski dalam beberapa hal, perpaduan SBY-JK terkadang cukup ideal sebagai representasi dwi tunggal. [ton]