INILAH.COM, Jakarta - Jika parpol ramai-ramai berkoalisi dengan SBY-Boediono, tidak bagi Partai Hanura. Oposisi yang dilakukan Hanura bukanlah oposisi banci.

"Kita ini Partai Hanura, benar-benar bersikap kritis. Bukan oposisi banci, tapi benar-benar gentlemen," kata Ketua Fraksi Partai Hanura Abdillah Fauzi Ahmad di Jakarta, Jumat (23/10).

Kendati demikian, diakuinya, oposisi memang tak dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Karena Indonesia menganut sistem presidensial. Presiden memiliki kewenangan untuk menyusun kabinet.

"Kita siap megkritisi kebijakan pemerintah di parlemen. Meski memang kita tak mengenal aturan oposisi. Tapi sikap kritis kita untuk rakyat," tutur Fauzi.

Yang jelas, lanjut dia, Hanura memiliki sikap dan kebijakan agak berbeda. Namun jika kebijakan pemerintah pro rakyat, maka Hanura akan mendorong. Namun jika sebaliknya terjadi, maka Hanura terus mengkritisi.

"Kalau kebijakan itu pro rakyat, ya kita dorong, tapi bukan berarti mendukung. Kalau tak pro rakyat, kita kritisi," imbuhnya.

Ia mengatakan, ada kecenderungan parlemen koalisi ini akan menjadi absolute power (kekuatan yang absolute). "Tapi, kalau itu terjadi, maka DPR bukan saja mati suri, melainkan akan mati beneran dan menjadi setempel pemerintah saja. Kita tetap akan melawan setiap kebijakan," terangnya. [*/jib]