INILAH.COM, Jakarta - Sejumlah perwira tinggi di tiga angkatan resah. Penempatan mantan Kepala Polisi RI sebagai Kepala Badan Intelijen Nasional membuat kekuatan militer merasa digembosi.

Beberapa perwira tinggi (pati) di tiga unsur angkatan (darat, laut, udara) menyampaikan uneg-uneg kepada INILAH.COM, Senin (25/10) malam.

Intinya pembicaraan adalah pengangkatan mantan Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto sebagai Kepala BIN membuat konsolidasi di tubuh militer menjadi bergejolak.

"Intelijen adalah institusi yang melekat pada militer. Kalau kepalanya dijabat dari kalangan nonmiliter, ini akan membuat sistem informasi intelijen dan sejumlah kebijakan di penggalangan intelijen di lapangan menjadi lemah," kata seorang pati yang tidak bersedia disebut namanya.

Sepanjang sejarah nasional, intelijen adalah pengendali dan pemberi informasi utama kepada Presiden RI. Tugasnya sangat vital karena informasi itu akan menjadi landasan bagi Presiden untuk mengambil keputusan.

"Nah, kalau orang nomor satu di intelijen itu nonmiliter, maka deteksi dan analisis terhadap pergolakan di tingkat lapangan menjadi kurang tajam. Selama ini yang memiliki pendidikan dan kapasitas melakukan deteksi konflik atau membaca potensi bahaya keamanan adalah militer," katanya.
Karena itu, sejak intelijen dibentuk di Indonesia, orang yang memimpin selalu berasal dari kalangan militer.
Pada zaman Bung Karno, kepala intelijen dipegang sipil. Hasilnya intelijen malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis, bukan untuk kepentingan keamanan dan pertahanan nasional.
"Intelijen bertanggung jawab langsung kepada presiden. Intelijen memiliki tipikal sangat berbeda dengan institusi keamanan lain. Sistem kerja utamanya adalah silence operation. Target kerja intelijen adalah meredam kejadian sebelum menjadi bahaya bagi keamanan nasional," katanya.
Selain itu, doktrin militer dan nonmiliter berbeda. "Ini akan terkait dengan setiap operasi intelijen. Kalau bukan dari kalangan militer, target dan kepentingannya akan berbeda. Sebab doktrin militer itu jelas: keamanan dan keselamatan negara di atas segalanya," kata perwira itu.
Pengangkatan Jenderal (purn) Polisi Sutanto oleh Presiden SBY sebagai Kepala BIN, bagi para perwira tinggi di tiga angkatan, mulai menimbulkan keresahan. Meski loyalitas dan kontribusi Jenderal (pur) Sutanto kepada Presiden SBY dinilai tinggi, tapi penunjukan Sutanto sebagai Kepala BIN bisa dibaca oleh kalangan perwira militer sebagai ketidakpercayaan Presiden SBY kepada institusi militer Indonesia.
Sebuah sumber menyebutkan, sebelum Jenderal (pur) Sutanto ditunjuk, sempat muncul nama Letjen Sudrajat, mantan Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Dephan untuk menduduki posisi Kepala BIN. [mor]