Intel Jadi Mesin Politik

INILAH.COM, Jakarta - Keterlibatan Amir Syarifuddin dalam pemberontakan PKI Madiun membuat kerja badan intelijen berantakan. Kepentingan politik lebih menonjol daripada kepentingan negara.

Zulkifli Lubis pun terlibat dalam konflik pribadi dengan beberapa petinggi Angkatan Perang Indonesia. Salah satunya adalah Mayjen AH Nasution. Saat itu, Lubis masih berpangkat Kolonel.

Setelah pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas, badan itu akhirnya dimasukkan ke dalam Departemen Pertahanan dengan kedudukan diturunkan satu tingkat. Namanya: Badan Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP).

Pada 1952, Menteri Pertahanan dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono IX yang berpandangan politik lebih netral. Saat itulah BISAP mendapat perhatian.

Saat itu Sultan mendapat tawaran dari Duta Besar AS Merle Cochran untuk melatih putra-putra terbaik Indonesia dalam sebuah pelatihan terbaik intelijen dunia: CIA.

Perang dingin membuat CIA rela mengeluarkan dana besar bagi pelatihan intelijen untuk prajurit terbaik Indonesia. Dan, atas kesepakatan Bung Hatta dan Sultan, dikirimlah kontingen pertama intelijen Indonesia, sebanyak 50 orang untuk mengikuti pelatihan. Mereka dipimpin oleh Sumitro Kolopaking, bekas bupati di salah satu kabupaten di Jawa Tengah.

Tempat pelatihan itu adalah pangkalan militer AS untuk kawasan Asia-Pasifik. Namanya Pulau Saipan. Sebuah pulau tersembunyi di Kepulauan Mariana, sekitar 82 kilometer dari Manila.

Inilah awal intelijen modern Indonesia dibangun. Dengan dana besar dan teknologi maju, kontingen pertama Indonesia menjadi agen-agen rahasia yang handal.

Pada 1956, Sultan tak lagi menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Oleh Bung Karno, BISAP diubah menjadi Badan Koordinasi Intelijen (BKI), tetapi kewenangannya tetap berada di bawah Dephan.

Persaingan politik Bung Karno dan parlemen memanas. Pada 1958, BKI diubah menjadi Badan Pusat Intelijen (BPI) yang akhirnya memungkinkan orang sipil mengepalai badan itu.
Dia adalah Dr Soebandrio, seorang tokoh komunis yang saat itu juga menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Di tangan Soebandrio, BPI berubah menjadi mesin politik yang bergerak untuk kemenangan kelompok kiri.
Soebandrio yang disebut oleh lawan politiknya sebagai Durno, menjadikan BPI sebagai dinas rahasia partikelir.
Sejumlah agenda politik Bung Karno digarap BPI melalui gerakan kontra-intelijen yang menghabiskan banyak biaya dan jiwa. Di antara operasi yang dilakukan BPI adalah konfrontasi dengan Malaysia dan perang opini merebut Irian Barat.
Sampai akhirnya PKI blunder. Terjadilah peristiwa Gerakan 30 September, yang menghancurkan seluruh bangunan organisasi kiri itu, termasuk: BPI dan Soebandrio. [Bersambung/mor]