Wakil Menteri Bukan Jabatan Politis

INILAH.COM, Semarang - Posisi wakil menteri dianggap bukanlah jabatan politisi. Karena itu, pos tersebut layak dihuni pejabat karir disebuah departemen.

"Karena itu, apabila SBY jadi mengangkat wakil menteri, sepertinya akan cenderung memilih tokoh yang berasal kalangan profesional dan menguasai bidangnya, bukan dari kalangan partai politik," kata pengamat Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro di Semarang, Kamis (29/10).

Menurut pakar komunikasi politik itu, posisi wakil menteri tersebut memang dibutuhkan untuk melakukan back up dan membantu tugas menteri. Terutama bagi menteri yang baru dan tidak memiliki latar belakang sesuai dengan bidang kementeriannya.

"Sebab, beban masing-masing departemen berbeda, sehingga wakil menteri akan ditempatkan di bidang-bidang tertentu yang memang memiliki tugas lebih berat," ujarnya.

Wakil menteri tersebut, tutur dia, nantinya justru akan menjadi the real minister atau menteri yang sesungguhnya dan lebih banyak berperan dalam menentukan kebijakan. Karena lebih menguasai permasalahan.

"Oleh karena itu, saya tidak yakin SBY akan memilih wakil menteri dari kalangan parpol, hanya karena ingin mengakomodasi parpol yang belum mendapat bagian dalam pemerintahan," terang Triyono.

Selain itu, lanjut dia, parpol-parpol yang berkoalisi juga sudah terikat kontrak kinerja dan pakta integritas dengan SBY. Sehingga, apabila menteri mereka tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik akan diganti.

"Namun, menteri penggantinya pasti masih berasal dari parpol yang sama, karena kontrak kinerja yang sudah disepakati, dan hal itu dilakukan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan kalangan parpol," tandas Triyono. [*/jib]