INILAH.COM, Jakarta - Kenaikan gaji menteri dan presiden yang digulirkan belakangan ini dinilai sebagai langkah baik. Apalagi kenaikan itu dapat menutup potensi korupsi yang muncul.
Pengamat Universitas Diponegoro Semarang, Triyono Lukmantoro di Semarang, Kamis (29/10) mengakui, gaji menteri saat ini memang belum sebanding dengan tugas dan bebannya yang sangat berat.
"Sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap munculnya tindak korupsi," ujarnya.
Kendati demikian, menurut pengamat komunikasi politik ini, wacana kenaikan gaji menteri sepertinya belum tepat.
Karena menteri-menteri tersebut belum bekerja secara efektif dan membuktikan kemampuannya.
"Belum bekerja tapi kok sudah mau dinaikkan, tentunya mereka (menteri) harus dilihat dulu kinerjanya seperti apa dan prestasi apa yang diraih, setidaknya dalam waktu 100 hari. Kalau bagus baru dibahas soal kenaikan gaji," tuturnya.
Namun, ia mengatakan, kenaikan tersebut terlebih dahulu dibahas secara matang.
"Sementara di sisi lain, kenaikan gaji menteri tentunya juga memerlukan pembahasan yang sangat matang, terutama berkaitan dengan ketersediaan anggaran negara," jelas Triyono.[*/jib]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !