INILAH.COM, Sukabumi - Panitia Anggaran DPR mempertanyakan kualitas stimulus infrastruktur yang pemerintah targetkan akan terserap sepenuhnya pada akhir tahun karena saat ini baru 35%.

Ketua Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Harry Azhar Azis, Hal itu dikatkaan Harry dalam diskusi Forkem di Lido, Sukabumi, Sabtu malam (31/10). "Ini jadi pertanyaan DPR. Kami akan gelar rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Selasa pekan depan," ungkapnya.

Harry melanjutkan, dalam pertemuan tersebut nantinya dewan akan mendorong pemerintah untuk merevisi beberapa anggaran yang belum terserap agar segera terealisasi. Pemerintah pernah memperbaiki laporan keuangan pusat pemerintah tahun 2006 pada 2007, sehingga jumlah disclaimer turun.

Harry menyatakan, jika pemerintah gagal menyerap anggaran stimulus seluruhnya hingga akhir tahun maka dana yang tersisa akan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang tak bisa digunakan untuk pembiayaan tahun 2010. "Harus ada usulan ke dewan, dan itu masuk ke anggaran perubahan," ujarnya.

Berdasar undang-undang, Harry menambahkan, anggaran negara tahun 2009 akan habis masanya pada pada 31 Desember ini dan terhitung sejak 1 Januari 2010, pemerintah harus menggunakan anggaran tahun 2010. Namun untuk anggaran tahun 2009 yang tak terealisasi bisa diperpanjang jika pemerintah dan dewan telah menyepakati sebelumnya. "Tidak begitu. Ada satu problem hukum terutama dalam konteks pertanggungjawaban," ujarnya. Harry menambahkan, dirinya ingin agar pemerintah mengubah undang-undang keuangan yang mengatur hal itu.

Mengenai pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa tentang pemerintah akan menggenjot penyerapan stimulus, Harry berpendapat jika pemerintah hendak menyesuaikan anggaran negara 2010 yang telah disepakati dengan program 100 hari maka perlu mendapat persetujuan DPR. "Saya tidak tahu bagaimana pemerintah mengakalinya," ujar Harry.

Sementara mengenai prediksi Menteri Keuangan adanya peningkatan defisit untuk mendorong pertumbuhan 7 persen, Harry mengaku setuju asal tambahan itu digunakan untuk proyek-proyek yang memberikan efek ganda besar. Bila untuk bantuan langsung tunai (BLT) dan sejenisnya, Harry menegaskan akan menolaknya. "Saya setuju kalau defisit diperbesar tapi tambahan dana itu untuk yang multilayer effect-nya besar tapi kalau dipakai untuk BLT saya tidak mau," pungkasnya. [mre/hid]