Hanura: Wakil Menteri Pejabat Karier Saja

INILAH.COM, Jakarta - Posisi wakil menteri yang akan ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebaiknya diberikan kepada pejabat karier di internal departemen atau kementerian negara. Bukan diberikan lagi kepada kader partai politik seperti terjadi pada saat penetapan menteri.

Demikian disampaikan Bendahara Fraksi Partai Hanura DPR Nurdin Tampubolon kepada pers, di Jakarta, Minggu (1/11). Wakil Ketua Komisi VI DPR itu mengharapkan parpol koalisi SBY-Boediono menahan diri dengan tidak mengejar posisi wakil menteri karena mereka telah memperoleh posisi menteri.

"Hal itu untuk menghindari kesan bahwa parpol pendukung koalisi berambisi mengejar posisi menteri sekaligus memperebutkan posisi wakil menteri. Ambisi itu sesungguhnya hanya untuk kepentingan sesaat," katanya.

"Kita berharap posisi wakil menteri bukan upaya untuk mengakomodasi orang-orang partai politik yang ikut berkoalisi pada pilpres. Khususnya beberapa parpol yang belum mendapatkan jatah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II," ujar Nurdin.

Dia mengingatkan bahwa wakil menteri dibentuk untuk membantu menteri yang memiliki tugas-tugas yang berat. Sehingga jabatan wakil menteri sebaiknya pejabat karir yang lebih mengerti seluk beluk tugas di kementerian itu.

Menurut Nurdin, penentuan menteri beberapa hari lalu, sangat jelas menggambarkan kesan akomodasi bernuansa balas budi kepada parpol. Dimana banyak menteri yang diangkat atas usulan dari parpol yang bergabung dalam koalisi.

"Jika masih mempertimbangkan politik balas budi, maka posisi wakil menteri yang ditempati orang parpol akan menimbulkan kerawanan. Apalagi bila wakil menteri itu tidak satu partai dengan menterinya," katanya.[*/nuz]