INILAH.COM, Denpasar - Pada 2010 mendatang ada 246 pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Hal ini dikhawatirkan Badan Pengawas Pemilu akan menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks.

Menurut Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini, banyaknya daerah yang menggelar pilkada dan jadwal yang sangat padat maka tidak memungkinkan anggota Bawaslu bisa memantau Pilkada di semua daerah.

"Panwaslu yang ada di daerah pun juga tak bisa berjalan sendirian, sehingga dibutuhkan bantuan dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan," katanya, di sela-sela uji kepatutan dan kelayakan untuk Panwas Kabupaten Badung, Bali di kantor KPUD Bali, Minggu (1/11).

Bantuan yang dimaksud, antara lain, LSM yang peduli dengan pemilu atau dengan melibatkan kelompok adat. "Panwas provinsi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu kepala daerah. Garis hirarkinya dari panwas kabupaten/kota langsung ke pusat," kata Hidayat.

Dengan jumlah anggota panwaslu sebanyak lima orang ditambah dukungan dari kesekretariatan tentunya tidak mudah melakukan pemantauan di semua daerah. Selain melibatkan masyarakat, Bawaslu juga akan menyebarkan nomor call center agar diketahui semua lapisan masyarakat yang menemukan adanya pelanggaran pemilu.

Menurut dia, pemetaan konflik di setiap daerah pun sudah dilakukan agar semua anggota panwas dapat memahami kondisi dimana tempatnya berada.

"Di seluruh Indonesia ini memiliki tingkat kerawanan yang berbeda. Kami banyak belajar dari pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Baik itu pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden," ujarnya. [*/nuz]