INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah sudah memutuskan tiga pemerintah daerah di NTB sebagai pimpinan pembelian 14 persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedi Saleh di Jakarta, Rabu (4/11). "Berdasarkan hasil rapat yang dipimpin Menko Perekonomian dan dihadiri tiga menteri yakni Menkeu, Meneg BUMN, dan Menteri ESDM pada Selasa (3/11) pagi diputuskan pemda menjadi 'lead' dalam skema pembelian saham divestasi Newmont," katanya.

Menurut Darwin, keikutsertaan pemerintah pusat melalui BUMN dalam hal ini PT Antam Tbk dalam pembelian saham NNT tersebut tetap dalam kerangka pemda di NTB sebagai lead-nya.

Darwin sekaligus membantah pemberitaan yang menyebutkan pemerintah sudah memutuskan Antam sebagai lead dalam pembelian 14 persen saham perusahaan asing yang memproduksikan tembaga dan emas tersebut. "Berita Antam sebagai lead itu tidak benar. Karena, bukan itu hasil rapat yang dipimpin Menko Perekonomian (Selasa) kemarin," ujarnya.

Proses negosiasi divestasi saham Newmont terbagi menjadi dua bagian yakni antara Newmont dengan pemerintah pusat sebesar 14 persen, dan Newmont dengan pemerintah daerah untuk 10 persen.

NNT merupakan perusahaan tambang asing asal AS yang menambang tembaga dan emas di Batu Hijau, Sumbawa Barat, NTB. Sebanyak 80 persen saham perusahaan tersebut dikuasai Nusa Tenggara Partnership yang terdiri dari Newmont Indonesia Ltd sebesar 45 persen dan 35 persen oleh Nusa Tenggara Mining Corp dan Sumitomo Jepang. Sisa saham sebesar 20 persen dikuasai PT Pukuafu Indah.

Sesuai kontrak karya, NNT diwajibkan mendivestasikan 51 persen saham asingnya ke pihak nasional paling akhir Maret 2010. Saat ini, sebanyak 20 persen sudah dikuasai nasional melalui Pukuafu, sehingga NNT mesti mendivestasikan 31 persen sisanya. Jadwal divestasi 31 persen saham NNT sesuai kontrak karya adalah tiga persen Maret 2006, tujuh persen Maret 2007, tujuh persen Maret 2008, tujuh persen Maret 2009, dan tujuh persen Maret 2010. [*/hid]