Inilah Program Ekonomi 100 Hari SBY-Boediono

INLAH.COM, Jakarta - Program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II diantaranya memfokuskan pada pengamanan pasokan listrik, revilatisasi pertanian, pabrik pupuk, gula dan infrastruktur.

Hal itu diungkapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai memimpin rapat kabinet yang membahas program 100 hari di Istana Negara, Kamis (5/11). "Setelah kita meresmikan program listrik 10.000 MW maka akan ditambah pembangkit-pembangkit kecil di seluruh Indonesia yang barangkali sekitar 16-50 MW sehingga harus ada kerja sama dengan pemerintah daerah dan swasta," katanya.

Program 100 hari ini akan disusun dalam rencana induk yang menjadi arahan hingga 2014 mendatang.

Kestabilan pasokan listrik selama ini banyak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan investasi dunia usaha. Kekurangan pasokan listrik hampir dirasakan di semua daerah. Hal ini karena di masa lalu pemerintah menghadapi masalah keuangan yang sangat berat sehingga saat ini merasakan kebutuhan tersebut.

Pemerintah juga sedang mencari alternatif untuk sumber tenaga pembangkit seperti panas bumi pada kuartal IV tahun ini. Pembahasan akan dilakukan dalam program 100 hari kerja pemerintah.

Selain listrik, pemerintah juga memasukan soal peningkatan produksi dan ketahanan pangan. Walaupun dalam 5 tahun lalu sudah berupaya untuk melakukan revitalisasi pertanian. Untuk 5 tahun ke depan yang masuk dalam prioritas program 100 hari peningkatan produksi daging sapi, pasokan gula dan subsidi pupuk untuk petani. "Tetapi kita akan membuat suatu rencana induk yang implementatif untuk 5 tahun mendatang sehingga produksi pangan akan meningkat," katanya.

Program utama lainnya adalah di bidang industri maka dengan memastikan program 100 hari pertama untuk revitalisasi pabrik pupuk dan pabrik gula. Secara keseluruhan akan dijalankan dengan baik 5 tahun ke depan. Hal ini terkait dengan pembiayaannya, teknologi, cara yang digunakan. Kalau perlu penambahan pabrik pupuk. Termaasuk kalau menggunakan gasnya dan kalaupun harus mengubah batubara. Program ini harus disesuaikan dengan luas lahan pertanian sebab kalau jumlah pasokan pupuk naik maka produksinya harus naik. Untuk pabrik gula dengan memeprtimbangkan di pasar harganya akan terus meningkat maka akan usahakan harganya yang terjangkau masyarkat.

Untuk infrastruktur yang akan dibangun 5 tahun ke depan diakui dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari dalam negeri masih belum mencukupi. Untuk itu harus dicarikan pendanaan dari luar negeri. Pemerintah tetap memprioritaskan untuk ruas jalan provinsi dan pulau-pulau besar, pelabuhan dermaga, bandara, infrastruktur perhubungan dan perikanan. "Itu semua menjadi prioritas, sekaligus kita pikirkan pendanaannya sehingga bisa dijalankan. Dalam hal ini kita akan bekerja sama dengan pemda dan pengusaha," paparnya.

Sektor Uusaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) juga menjadi perhatian pemerintah. Sebab sudah ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk tahun 2010 sudah diputuskan harus ada yang dicarikan mencapai Rp2 triliun rupiah yang dalam setahun menjadi Rp20 triliun sehingga menjadi Rp Rp100 dalam waktu 5 tahun ke depan. Hal ini akan dilakukan dengan perbaikan mekanisme dan regulasi melalui penataan dan sinergi antara bank negara dan bank swsata serta lembaga penjaminan. Ini terkait dengan 5 tahun mendatang untuk meningkatkaan entrepreneurship di berbagai daerah. Kalau mereka dapat menciptakan tenaga terampil di daerah maka usaha kecil dapat bangkit sehingga rumah tangga akan meningkat kesejahteraannya sehingga pengangguran akan berkurang. [hid]