INILAH.COM, Tegucigalpa - Honduras makin tenggelam dalam ketidakjelasan setelah kesepakatan Presiden Manuel Zelaya tak diterima militer yang berkudeta.
Zelaya mengatakan, kesepakatan krisis beberapa pekan lalu sudah tak berlaku setelah pemimpin de facto, Roberto Michelleti, membentuk pemerintahan baru 'persatuan nasional' tanpa keikut-sertaannya. Kesepakatan itu kini tidak ada harganya, kata Zelaya kepada AFP, Sabtu (7/11).
Pilpres yang akan diselenggarakan 29 November mendatang bisa dalam keadaan bahaya jika Zelaya menyeru pendukungnya untuk memboikot mereka dan kembali turun ke jalan mempertentangkan negara itu. Ratusan orang pun bergerak dari Kongres ke kedutaan Brasil, di mana Zelaya meminta perlindungan sejak 21 September lalu.
Zelaya mengatakan, tidak ada satu butirpun yang dilanjutkan dalam perundingan karena perjanjian-perjanjian yang ada masih juga dilanggar. Kemunduran kesepakatan itu merupakan pukulan bagi diplomat AS dan asing, termasuk Menlu AS Hillary Clinton, yang menyambut perjanjian itu pekan lalu sebagai kemenangan demokrasi.
Kami menyeru kedua pihak untuk melakukan upaya terbaik bagi rakyat Honduras dan segera kembali ke perundingan untuk mencapai kesepakatan serta perjanjian mengenai pembentukan pemerintah persatuan, ujar Jubir Deplu AS Ian Kelly di Washington.
Kesepakatan itu mewajibkan kubu Zelaya dan Michelleti sampai Kamis (5/11) tengah malam untuk membentuk pemerintahan rekonsiliasi, yang diwakili kedua pihak. Mahkamah Agung, Kongres, pemimpin dunia usaha semua mendukung Zelaya yang berkubu kiri, di tengah sengketa rencananya mengubah konstitusi untuk memperpanjang jabatan. [*/vin]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !