Pemda Bisa Ajak Antam Tanpa Surat Pemerintah

INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah minta Pemda Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk lanjutkan pembicaraan pembelian 14% divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) bersama PT Aneka Tambang (Antam) Tbk tanpa menunggu surat pemerintah pusat.

"Pemda dan Antam tetap lanjutkan pembicaraan walaupun surat resmi dari pemerintah pusat, yang mana menunjuk Antam sebagai perwakilan pemerintah pusat belum ada," kata Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Bambang Setiawan di Jakarta, kepada INILAH.COM, Selasa (10/11).

Dia menambahkan, pihaknya yakin hari ini ataupun besok Departemen Keuangan (Depkeu) segera mengirimkan surat penunjukan kepada Antam. Katanya lagi, untuk itu Pemda dan Antam bahkan sudah mulai membicarakan pembahasan awal soal skema pembelian saham tersebut.

Untuk diketahui, pasca ditetapkannya pemda sebagai lead konsorsium pembelian 14% saham bersama Antam, Antam melalui Direktur Utamanya Alwinsyah Loebis berulangkali menyerukan kalau pihaknya sangat sulit lakukan pembicaraan pembelian saham tanpa surat legalitas dari pemerintah pusat.

Bambang pun sangat yakin, kalau Pemda dan Antam pada akhirnya mampu merealisasikan pembelian saham tersebut hingga deadline akhir 12 November besok. [san/cms]