SP3 Chandra Bibit, Kejagung-Polri Patriotik

INILAH.COM, Medan - Kepolisian dan Kejagung diminta untuk secara jantan menghentikan kasus dua pimpinan KPK nonaktif Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Karena lemahnya bukti-bukti.

"Jika memang tidak memiliki bukti yang kuat, SP3-kan saja kasus itu," kata Presiden perjuangan Hukum dan Politik (PHP), HMK. Aldian Pinem, di Medan, Selasa (10/11).

Ia mengatakan, unsur penegak hukum yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan harus mampu bersikap patriotik dengan mengakui kekurangannya jika belum memiliki bukti yang kuat dalam kasus tersebut. Sikap itu dapat dibuktikan dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan suap Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah.

Jika dipaksakan hingga ke pengadilan, lanjut Aldian, unsur penegak hukum tersebut dinilai telah melakukan pengabaian nilai keadilan hukum itu sendiri. Selain itu, kata dia, akan muncul pertanyaan besar dari rakyat jika unsur penegak hukum masih bersikukuh dengan alasan adanya bukti kuat dalam kasus tersebut.

Hal itu disebabkan TPF yang terdiri dari beberapa tokoh nasional yang memiliki integritas justru memberi penilaian bahwa kasus pemeriksaan terhadap Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah tidak memiliki bukti yang kuat. Kondisi itu akan menimbulkan kebingungan, sekaligus kecurigaan masyarakat.

Untuk itu, Aldian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga diharapkan dapat memberikan masukan yang arif terhadap unsur penegak hukum terkait rekomendasi TPF tersebut. Hal itu dibutuhkan agar tidak munculnya gerakan rakyat people power dari kalangan masyarakat yang mulai resah atas kekisruhan penegakan hukum nasional terkait kasus itu.

Selain itu, sebagai umat beragama, ketidakadilan itu patut dikhawatirkan karena dapat menyebabkan Indonesia menjadi negara yang memiliki perangkat hukum yang menyalahgunakan wewenang. "Itu bisa mendatangkan bencana bagi Indonesia," tandas Aldian. [*/jib]