INILAH.COM, Jakarta - Sedikitnya 142 anggota DPR mengajukan hak konstitusional parlemen terkait dana talangan Rp6,7 triliun. Para pengusul hak angket terdiri dari seluruh fraksi DPR minus Fraksi Partai Demokrat. Benarkah hak angket itu hanya sekadar pemanis politik belaka?
Kalangan pers, LSM, mahasiswa, cendekiawan dan ulama mengawasi prosesi hak angket DPR itu dengan berbagai pertanyaan, dugaan, prasangka, dan kecurigaan. Betapa tidak, DPR selama ini dianggap telah meremehkan aspirasi dan kepentingan publik, dari kasus hak angket sebelumnya seperti kasus impor beras.
Indonesia Parliamentary Center (IPC) telah mengajukan beberapa poin terkait rencana pembentukan pansus hak angket terkait dana talangan Century. Menurut IPC, pansus agar menggalang kekuatan lebih luas, baik dari internal DPR maupun eksternal.
"Mewaspadai proses pengambilan keputusan yang melibatkan fraksi dalam tahapan selanjutnya," kata IPC seraya mencontohkan usulan hak angket impor beras pernah kandas dalam tingkat pengambilan keputusan di tingkat fraksi.
Selain itu, IPC juga mengingatkan mekanisme hak angket sejak pengusulan hingga keputusan sangat panjang sehingga energi dan fokus pengawalannya harus menjadi pokok perhatian para pengusul.
Dalam hal ini, jika angket itu hanya sekadar pemanis, maka hampir pasti publik akan bereaksi keras. Memang, implementasi hak angket itu tergantung pada gelombang opini publik yang keras, agar DPR juga keras membuka kasus ini.
Masalahnya, kata Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional Umar S Bakry, kalau ada kasus lain yang menyita opini publik, DPR juga akan melupakan.
Namun para analis dan akademisi melihat, para anggota DPR kelihatannya tidak mau ditelan opini publik seperti KPK-Polri. Mau tidak mau mereka harus mengikuti aspirasi masyarakat. "Sangat tinggi risikonya jika hak angket hanya pemanis politik," kata pakar politik FISIP Universiras Airlangga Pribadi.
Bahkan DPR bisa berisiko seperti yang dikatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, yaitu menghadapi kekuatan rakyat dan bakal digilas gerakan bersejarah ini. [mor]
