PERKEMBANGAN politik kita hari-hari ini telah memasuki tahap 'mendebarkan'. Eskalasi konflik KPK vs Polri telah melebar pada soal-soal yang lebih struktural, yaitu soal skandal Bank Century.
Itu berarti telah terbangun opini publik tentang kaitan-kaitan politik dalam kasus KPK vs Polri. Pertanyaan penting kita kini adalah: seberapa jauh soal skandal Bank Century itu akan diusut? Apakah sesungguhnya terdapat elemen politik yang mendasari pengucuran dana bagi penyelamatan bank itu?
DPR telah berinisiatif mengajukan penggunaan hak angket untuk dapat langsung menyelidiki kasus itu. Bukan saja PDIP yang berkepentingan dengan usulan angket itu, tetapi juga PKS dan PAN yang merupakan partai-partai pendukung koalisi pemerintah. Jadi agak aneh rasanya bahwa kasus ini seperti 'dikerubuti' oleh berbagai kepentingan politik.
PDIP tentu punya alasan yang lebih 'ideologis' dalam soal Bank Century. Berkali-kali kita mendengar argumen partai itu yang tampaknya hendak mengkontraskan jumlah Rp6,7 triliun dana penyelamatan bank kecil dengan nasib rakyat kecil yang sengsara dalam kemiskinan.
Masalahnya adalah konsistenkah PDIP dalam garis ideologi itu? Artinya, demi ideologi wong cilik itu, akankah PDIP menolak berbagai tawaran negosiasi yang pasti akan berlangsung antara PDIP dan Partai Demokrat?
Juga, apakah motif keadilan sungguh-sungguh mendasari dukungan PAN dan PKS pada usulan hak angket itu? Tentu agak aneh bila PAN dan PKS mendukung hak angket yang pada akhirnya akan memukul pemerintah yang didukungnya. Jadi, apakah juga PAN dan PKS sedang mengirim sinyal transaksi politik kepada Partai Demokrat?
Apapun kondisi politik DPR sekitar usulan hak angket itu hari-hari ini, yang pasti adalah bahwa soal Bank Century sudah masuk dalam kaitan politik dengan kasus Polri vs KPK, karena soal Bank Century itu yang juga sedang diselidiki oleh Bibit Riyanto dan Chandra Hamzah sebelum keduanya dinyatakan sebagai tersangka oleh Polri.
Jadi kondisi perkembangan kasus Bibit dan Chandra itu pada akhirnya memasuki wilayah politik strategis. Soal politik agaknya menjadi variabel yang kini menentukan arah opini publik. Yaitu apakah skandal Bank Century akan menerangkan berbagai transaksi politik yang dianggap curang sejak Pemilu lalu? Potongan-potongan kuriositas inilah yang terus diamati publik.
Hal penting yang perlu terus diajukan adalah bahwa keinginan memberantas korupsi telah menyadarkan masyarakat luas bahwa praktek korupsi itu memang sudah berakar jauh dalam sistem hukum dan politik kita. Itulah sebabnya pelebaran kasus Bibit dan Chandra itu sampai ke soal politik pemilu, semakin mengundang berbagai kepentingan politik untuk ikut memancing di air keruh.
Tanda tanya besar masih menggantung: seberapa berani kita sebagai bangsa mendorong momentum ini menjadi monumen politik pemberantasan korupsi? Dengan kata lain, kesempatan untuk membersihkan instalasi kenegaraan kita merupakan pertaruhan politik luar biasa karena pada akhirnya kita harus mengambil risiko perubahan politik radikal. Dan perubahan itu sangat mungkin tertuju pada bangunan kekuasaan presiden. [mor]
Politik Indonesia memang masih mudah berubah oleh transaksi material. Keteguhan ideologis belum menjadi inti perjuangan politik partai. Karena itu kita mengamati hati manuver politik hak angket itu, sekaligus mengukur mutu politik para pengusung hak angket itu.
Dalam keadaan rawannya bujukan material pada partai, kita justeru menyaksikan kekuatan masyarakat sipil yang terus gigih mempersoalkan koneksi-koneksi politik tingkat tinggi yang bekerja di balik berbagai isu politik korupsi hari-hari ini. Di lihat dari perspektif itu, kita harus percaya dan optimis pada masa depan demokrasi kita.**
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi
di sini
atau akses mobile langsung
http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !