INILAH.COM, Jakarta, - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menyerahkan hak angket Bank Century ke pimpinan Fraksi PPP DPR. Karena FPP dianggap lebih mengetahui perkembangan hak angket tersebut.

"Saya menyerahkan masalah hak angket Bank Century kepada Ketua Fraksi PPP DPR Hazrul Azwar dan Sekretaris Fraksi PPP Mohammad Romahurmuzy. Mereka lebih menguasai masalah di sana," ujarnya di Jakarta, Jumat (13/11).

Dia berharap masalah yang dipersoalkan dalam hak angket tersebut tidak bias. "Tentu agar masalah yang mau dijadikan target itu tidak bias dan melebar kemana-mana," katanya.

Mengenai adanya anggota Fraksi PPP yang ikut tanda tangan mendukung hak angket, menurut dia, setiap anggota Dewan memiliki hak. "Boleh saja, karena setiap anggota Dewan punya hak," tutur Menteri Agama ini.

Yang jelas, lanjut mantan aktifis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini, DPP PPP hingga saat ini belum mengambil sikap resmi terhadap hak angket tersebut. "DPP PPP belum punya sikap resmi apa-apa terhadap hak angket ini. Karena itu, DPP PPP menunggu hasil resmi audit Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dulu," terang pria yang akrab disapa SDA ini.

Ia melanjutkan, data awal dari BPK sangat diperlukan untuk menjadi acuan hak angket ini agar tepat pada sasarannya. "Kalau kita tak punya data awal, ujung-ujung hak angket itu rekomendasinya juga akan meminta BPK mengaudit lagi," imbuhnya.

Ketika ditanya apakah ada sanksi terhadap kader PPP di DPR yang ikut mendukung hak angket, ia mengaku, masih akan meminta laporan dari pimpinan fraksi. "Saya akan meminta dulu laporan dari pimpinan fraksi, apakah perlu atau tidak memberikan sanksi kapada kader yang mendukung hak angket," ujarnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PPP DPR yang juga anggota Komisi XI DPR, Mahmud Yunus mengatakan, target PPP adalah bagaimana mengembalikan uang rakyat sebesar Rp 6,7 triliun yang sudah dikucurkan ke Bank Century. Ia menilai, negara ini sedang membutuhkan dana besar untuk menggerakkan ekonomi nasional.

"Yang penting dan utama adalah PPP meminta agar dana yang dikucurkan ke Bank Century itu bisa kembali ke rakyat. Sebab negara sedang membutuhkan dana," terangnya.

Dia memberi contoh, guna menyediakan dana bencana alam saja, anggaran yang disisihkan negara belum besar. Padahal banyak bencana terjadi. "Negara untuk menyediakan dana bencana alam saja mesti tentatif. Ini 'kan tidak adil, masa' bank sekecil itu mesti dikucurkan sampai Rp6,7 triliun," imbuhnya.

Menyinggung sikap Fraksi PPP, Mahmud mengaku sebagai anggota DPR, dirinya memiliki hak untuk mendukung hak angket Century. Namun agar tak menimbulkan salah paham, dia akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan fraksi. Ia menjelaskan, tak mau mendahulu sikap fraksi.

"Sebagai anggota Dewan tentunya, saya punya hak untuk mendukung angket Bank Century. Tapi supaya jelas, sebaiknya saya berkonsultasi dulu dengan pimpinan fraksi," katanya.

Dia sepakat bahwa audit BPK menjadi dasar pengusutan kasus Bank Century. Karena itu, sebaiknya menunggu hasil audit BPK agar hak angket ini tidak 'liar'. "Ada baiknya memang menunggu hasil audit Bank Century, karena ada dasar hukumnya. Kalau tak ada dasarnya, maka bisa 'liar' dan banyak kepentingan yang menunggangi," tandas Mahmud. [*/jib]