INILAH.COM, Singapura - Pemerintah Indonesia menawarkan investasi di bidang panas bumi (geothermal) kepada Selandia Baru yang selaras dengan mengembangkan sumber energi ramah lingkungan.
"Kalau geothermal yang punya teknologi itu Selandia Baru, jadi tadi kita bicarakan itu dengan Selandia Baru," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat di Hotel Marina Mandarin, Singapura, Sabtu (14/11), seusai mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan dua pihak dengan Perdana Menteri Selandia Baru John Key.
Seusai pertemuan dua pihak Presiden Yudhoyono memberikan arahan kepada para menteri untuk menitikberatkan sejumlah kerja sama denga beberapa negara. Hal ini khusus untuk negara yang memiliki keahlian di bidang panas bumi, misalnya Selandia Baru. "Kita mau tawarkan investasi geothermal dari Selandia Baru, untuk 10 ribu megawatt, berikutnya nanti itu kan 40 persennya adalah geothermal, yang ramah lingkungan," ujarnya.
Hidayat mengatakan bahwa untuk mengembangkan energi panas bumi pemerintah perlu segera menentukan kebijakan harganya sehingga pengusaha yang berminat dapat segera menghitung keberlanjutan investasi di bidang itu. "Jika secara komersial layak maka bisa berlanjut, tapi kalau dari hitungan ekonominya tidak maka mereka tidak akan berani masuk," ujarnya.
Saat ditanya tentang reaksi dari pemerintah Selandia Baru atas tawaran dari Pemerintah Indonesia, ia mengatakan bahwa Perdana Menteri John Key meminta Indonesia menentukan jenis pengembangan energi panas bumi yang diminati dan kemudian pemerintah Selandia Baru akan mendorong pihak swasta di Selandia Baru untuk menjajaki investasi di Indonesia.
"(Pembicaraan) belum menyangkut nilai karena kita sendiri belum menawarkan secara spesifik, hanya kita katakan kita menginginkan investasi di sektor geothermal," katanya seraya menambahkan bahwa selain menawarkan kepada Selandia Baru, Indonesia juga menawarkan investasi di bidang panas bumi kepada Jepang.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan itu antara lain Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Perindustrian M Hidayat, dan Juru Bicara Kepresidenan Dino Patti Djalal. [*/hid]
