INILAH.COM, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat, Anas Urbaningrum merespons inisiatif Fraksi PDIP yang didukung oleh fraksi Partai Golkar dan fraksi PKS, untuk melakukan interpelasi kasus Bank Century. Anas menegaskan FPD menginginkan penegakan hukum, bukan politisasi kasus tersebut.

"Mengapa kami menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), karena pertama, saat ini memang BPK tengah bekerja menyelesaikan `audit investigative` (atas Bank Century) itu," kata Anas, Jakarta, Sabtu (14/11).

Alasan kedua, Anas melanjutkan FPD ingin mendapatkan informasi yang lengkap tentang kasus dana talangan Century sebesar 6,7 triliun. Termasuk jika ada penyimpangan, siapa yang melakukannya, kemungkinan aliran dana ilegal serta kepada pihak mana uang itu mengalir.

"Ketiga, prioritas fraksi kami adalah penegakkan hukum yang tegas untuk memproses pihak-pihak yang menurut hasil audit terindikasi bersalah. Kami tidak setuju dengan politisasi yang hanya berujung kepada kegaduhan politik," tegasnya.

Karena itu, menurutnya, saatnya kita berkerja setelah Pemilu, termasuk menjalankan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. "Bukan memproduksi kegaduhan yang tidak perlu," pungkas Ketua DPP PD ini. [*/bar]