INILAH.COM, Jakarta - DPR menyarankan untuk mempermudah pembahasan gas Senoro seharusnya engineering procurement contract (EPC) proyek Senoro diubah pemerintah.

Hal itu dikatakan Anggota Komisi VII DPR-RI, juga Deputy Bidang Energi dan Keuangan Fraksi Golkar Satya W Yudha. "Konsumen domestik jangan terus dipaksakan mengikuti EPC yang sudah dibuat Pertamina dan Medco untuk pengembangan Senoro. Karena EPC yang ada sudah dirancang untuk gas ekspor. Namun, agar harga gas diterima konsumen domestik, EPC harus dirubah," kata di Jakarta, Senin (16/11).

Dia menambahkan, yang terjadi selama ini pembeli gas Senoro terus digiring menggunkana EPC lama, sementara kalau memakai EPC lama maka harga gas Senoro capai US$12 per MMBTU. "Padahal harga tersebut sangat musthil bagi konsumen domestik, makanya pemerintah dan produsen seharusnya segera memikirkan opsi lain, EPC dirubah sehingga harga gasnya mampu dibeli konsumen domestik," katanya.

Untuk diketahui, sudah berbulan-bulan pemerintah tidak mampu menyepakati harga ideal gas Senoro. Produsen gas Pertamina dan Medco tetap komit pada harga US$4 per MMBTU plus premium, sementara konsumen domestik PT PLN (Persero), Panca Amara Utama (PAU) dan Pusri tidak menyanggupi harga tersebut. [hid]