DPR Usul Reformasi Birokrasi PLN

INILAH.COM, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR-RI dari fraksi PDI-P Dewi Aryani Hilman mendesak segenap Direksi PT PLN (Persero) untuk segera melakukan reformasi birokrasi, di mana perlu ada pemangkasan direksi serta meningkatkan upaya efisiensi.

"Masyarakat pada umumnya pasti menyalahkan semua Direksi PLN, terutama Direktur Utamanya, yakni Fahmi Mochtar atas defisit listrik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, PLN harus segera melakukan reformasi birokrasi serta lakukan efisiensi," kata Dewi Aryani kepada INILAH.COM, kemarin.

Pentingnya reformasi birokrasi serta efisiensi dilakukan PLN mengingat yang terjadi selama ini komposisi direksi di perseroan sangat gemuk. "Bayangkan satu Direksi bisa didampingi oleh beberapa deputi, ini sangat tidak efisien. Alangkah baiknya gaji deputi ini dipakai untuk pengembangan pembangkit dan transmisi," katanya.

Sebelumnya, anggota DPR Komisi VII dari Deputi Bidang Energi dan Keuangan Fraksi Golkar, Satya W. Yudha mengatakan perlu ada perombakan secara besar-besara dijajaran direksi PLN mengingat PLN sangat lamban dalam merespons kebutuhan masyarakat.

"Bayangkan hingga saat ini trafo pengganti untuk Gardu Induk Cawang belum juga didapat. Padahal, soal trafo perusahaan dalam negeri sudah bisa memproduksinya. Kenapa PLN terlalu lama mendapatkan trafo penggantinya," ujarnya. [cms]