INILAH.COM, Jakarta - Pemadaman listrik bergilir yang marak terjadi, telah merugikan dunia usaha dan mengancam kelangsungan ekonomi. Sudah saatnya melakukan reformasi sektor kelistrikan.
"Birokrasi internal harus diperbaiki. Selama ini memang sudah ada dan berjalan, tapi sangat lambat. Butuh penanganan langsung dari pemerintah," ujar Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Erwin Aksa di hotel Ritz Calton SCBD Jakarta Selasa (17/11).
Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selama ini sangat dominan atas pengadaan listrik di Indonesia. Namun, ketersediaan daya listrik tidak diperhitungkan secara nyata oleh perusahaan milik negara tersebut. Dengan jumlah pembangkit listrik yang masih sangat kurang, pemadaman sering terjadi dan tidak bisa diprediksi.
Erwin pun berharap, pemerintah dapat memberi jaminan kepada PLN, terutama dalam hal pendanaan atau pembiayaan pembangkit listrik baru. Ini penting untuk menjaga ketersediaan listrik di masa datang. Tidak seperti yang terjadi saat ini, katanya.
Ia menilai, untuk pulau Jawa, suplai listrik sudah cukup, apalagi dengan program 10 ribu Megawatt (MW)-nya. Namun kondisi ini tidak sama dengan luar pulau (Jawa). Jumlahnya masih sangat kurang. Padahal banyak potensi usaha yang bisa dikembangkan disana, seperti Riau, Kalimantan," paparnya.
Erwin mengaku, sudah menerima banyak keluhan dari anggotanya terkait penurunan kinerja gara-gara krisis listrik ini. Selain terpaksa mengurangi produksi, pengusaha dibebani tambahan biaya, terutama bagi yang memiliki genset. "Akibat pemadaman, pengusaha hanya dapat beroperasi 1/2 dari kapasitas produksi mereka," ucapnya.
Alhasil, kemampuan pengusaha untuk membayar pajak akan menurun. Ia pun berharap, Depkeu melalui Ditjen Pajak perlu memberi keringanan dalam pembayaran pajak. "Karena ini masalah sistemik, kita berharap agar Depkeu melihat masalah ini," imbuhnya.
Menurutnya, permasalahan listrik tidak akan selesai begitu saja bila PLN memberikan diskon pembayaran 10%. Harus ada solusi total untuk mengatasi masalah listrik sekarang ini. "Jangan cuma memberikan diskon 10%, tapi perbaikan juga harus dilakukan. Jika tidak akan merugikan masyarakat, pengusaha, khususnya sektor UMK (Usaha Kecil Menengah)," jelasnya.
Beberapa perbaikan yang harus dilakukan PLN adalah peralatan-peralatan dari pembangkit listrik. Demikian pula managemen pengadaan suku cadang (sparepart) pembangkit listrik untuk antisipasi kerusakan. Terakhir, perlu dipercepatnya pembangunan pembangkit-pembangkit baru,paparnya.
Sebelumnya pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mendesak program 100 hari kelistrikan dari pemerintah jangan hanya bernegoisasi urusan produsen swasta (independent power producer/IPP).
Audit terhadap sistem kelistrikan PLN jauh lebih penting. Karena itu, audit harus diselesaikan dan bisa melahirkan berapa budget yang pas untuk PLN.
Menurutnya, kalau hanya sekadar negosiasi dengan IPP tidak menjawab masalah. Pasalnya, PLN belum tentu kekurangan kapasitas pembangkit. Pembangkitnya ada, tapi tidak bisa dibangkitkan karena kekurangan bahan bakar. Kalaupun pembangkit ditambah melalui IPP tapi bahan bakarnya tidak ada, sama saja bohong, katanya.
Audit semacam ini sangat krusial karena hingga saat ini PLN tidak memiliki kebijakan emergency. Semua risiko tak terduga saat ini justru dibebankan kepada masyarakat. Pri mencontohkan dana pembelian travo baru jika meledak secara tiba-tiba yang tidak dianggarkan secara khusus. [mdr]