Setara: Kenapa Tifatul Tunduk MUI?

Tifatul Sembiring - inilah.com /Agus Priatna

Oleh: Raden Trimutia Hatta

Kamis, 19 November 2009 | 07:03 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Setara Institute menilai Film 2012 merupakan hasil karya seni yang patut dihargai. Karena itu, Setara heran kenapa Menkominfo Tifatul Sembiring tunduk dengan MUI.

"Memang belum ada larangan, tapi beberapa aksi unjuk rasa yang meminta pemerintah melarang film itu sudah mulai bergulir," ujar Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos melaui siaran pers yang diterima INILAH.COM di Jakarta, Kamis (19/11).

Bonar Tigor menyesalkan pernyataan Menkominfo Tifatul yang mengatakan akan melarang film 2012 jika MUI mengharamkan film itu. "Sangat mengherankan, sebuah institusi negara bergantung pada putusan MUI," katanya.

Menurutnya, pemerintah seharusnya bekerja berlandaskan konstitusi, karena jaminan kebebasan berekspresi jelas tertuang dalam UUD 1945. Jika pun dalam film-film terdapat unsur penghinaan, intoleransi, sebaiknya pihak-pihak yang dirugikan dapat mempersoalkan lewat mekanisme hukum.

"Jadi bukan melarang peredarannya," ungkapnya. [mut]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !

2 Komentar

FPI @ Senin, 14 Desember 2009 | 05:54 WIB

Kami hendak menjelaskan duduk permasalahannya dengan benar: 1. Kami sendiri belum pernah menonton Film tersebut, hanya dari berita berita, adegannya begitu nyata sehingga bisa menggoyahkan keimannan ummat yang tidak kuat. 2. Kami seperti selama ini menganggap, bahwa lebih baik mencegah agar tidak goyah imannya, daripada hal itu terjadi. 3. Kami menyadari banyak dari kami yang belum begitu kuat keimannanya. 4. Kami mendukung kalau MUI menyatakan Film itu haram. 5. Kami sendiri sebetulnya pingin nonton film tersebut tapi tidak ada yang gratis.

wayu pramana @ Jumat, 20 November 2009 | 11:33 WIB

Naipospos goblok, pelarangan oleh pemerintah juga adalah mekanisme hukum. Ada aturan yang jelas di UU Perfilman, dan juga bagaimana Pemerintah harus menghargai institusi non-formal seperti MUI. Jangan pake alasan kebebasan ekpresi, karena bukan itu yang dimaksud UUD 1945. Dasar Tolol!!!