INILAH.COM, Jakarta - Proses hukum yang berjalan belakangan ini disesalkan PDIP, terutama kriminilasi hukum. Apalagi jika hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan.

Sekjen PDIP Pramono Anung Wibowo usai Rakerna PDIP di kantornya Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (20/11) mengatakan, dalam satu bulan terakhir ini energi publik tersedot oleh hal-hal yang bersifat tidak produktif. Selian itu, menguras energi cukup banyak sehingga konsentrasi mensejahterakan rakyat.

"Maka PDIP meng-endorse dan memberi catatan bahwa jangan sampai ada kriminalisasi hukum. Penggunaan kekuatan berkaitan dengan hukum sehingga itu bertentangan dengan azas yang paling mendasar dalam demokrasi," tuturnya.

Menurut Pram yang juga Wakil Ketua DPR ini menyatakan, apa yang disampaikan PDIP tersebut, bukanlah merupakan statement semata. Namun lebih kepada endourcement harapan dan imbauan.

"Dan saya yakin ini jadi harapan dan imbauan seluruh rakyat indonesia, terutama masyarakat yang mencintai bangsanya dalam hal penegakkan hukum," jelas Pram. [jib]